Ribuan Buruh Unjuk Rasa Minta SBY Tunda ACFTA

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 1.000 buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (24/2/2010). Mereka menyatakan penolakan terhadap pemberlakuan kerja sama ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) dan meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menunda pelaksanaan ACFTA.

Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ini datang dari berbagai daerah antara lain Bandung, Bekasi, Tangerang, Karawang, dan Bogor. Mereka menggelar orasi dan mimbar bebas di depan istana.

Koordinator SPSI Jawa Barat Edi Suherdi menilai, penerapan ACFTA merupakan tindakan bodoh dan upaya bunuh diri yang dilakukan pemerintah. Edi mengatakan, selama ini kaum pekerja dan pengusaha tidak pernah diberi pengarahan dan persiapan mengenai rencana kerja sama ACFTA ini.

"Kami menolak ACFTA. Minimal ini ditunda. Selama lima tahun ini kami tidak pernah diberi persiapan dan sosialisasi oleh pemerintah. Tidak ada persiapan lahan ataupun infrastruktur," kata Edi.

Ia menjelaskan, pemerintah seperti berupaya tutup mata mengenai ketidaksiapan kalangan pekerja dan pengusaha menghadapi ACFTA. Menurutnya, dengan kondisi sekarang ini Indonesia belum siap menghadapi perdagangan bebas, terutama jika mesti bersaing dengan China. "Ini sama saja kita kelas bantam diadu dengan China di kelas berat. Ya kita pasti KO," urainya.

Langkah solutif yang tepat, ujar Edi, adalah dengan menunda ACFTA. Dengan demikian, selama penundaan itu pemerintah bisa memberikan sosialisasi dan strategi kepada pekerja dan pengusaha untuk menghadapi perdagangan bebas. "Yang lebih penting semua infrastruktur usaha kita harus dibenahi," tegasnya.

Dalam aksi ini, Staf Kepresidenan Felix Wanggai akhirnya bersedia menerima perwakilan kaum buruh. Sebelumnya, ia menyapa para buruh dan menyatakan Presiden akan menerima aspirasi yang disampaikan para pekerja ini.

Edi mengatakan, aksi akan dilakukan maraton. Seusai aksi di depan Istana, massa juga berencana bergerak menuju Gedung DPR.