Atur Rinci Peringatan Bergambar di Kemasan
Jakarta, Kompas -
Kementerian Kesehatan menyosialisasikan RPP Pengendalian Tembakau itu, Selasa (10/5) di Jakarta.
Hadir aktivis dan pemerhati kesehatan, petani tembakau, pelaku industri, serta berbagai unsur masyarakat lain. Sosialisasi diwarnai penolakan RPP sejumlah unsur masyarakat.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemkes Budi Sampurno mengatakan, sebagian besar isi RPP sudah disepakati oleh panitia kerja, kecuali sebagian mengenai iklan. Kemkes ingin RPP dapat diterima semua pihak sehingga menyosialisasikannya.
Dalam RPP itu, peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan
dicantumkan di setiap kemasan produk tembakau. Pencantuman gambar dan tulisan di bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang seluas 50 persen. Peringatan dicetak dengan jelas dan mencolok. Jenis huruf dan ukuran diatur. Peringatan kesehatan itu tidak boleh tertutup apa pun. Di dunia, peringatan bergambar berupa gambar gangguan yang diakibatkan oleh rokok seperti kanker mulut, impotensi, dan kanker paru.
Di setiap varian produk tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas lima jenis yang berbeda dengan porsi masing-masing 20 persen dari jumlah
varian produk tembakau. Tujuannya, agar setiap jenis atau merek tidak hanya memilih satu dari lima gambar, tetapi menggunakan kelimanya.
Selain peringatan bergambar, diatur pula kewajiban pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa rokok, pengujian kandungan kadar nikotin dan tar, larangan menjual produk tembakau (untuk anak, wanita hamil, dan dengan mesin layan diri), pengendalian iklan tembakau, promosi produk tembakau, pengendalian sponsor kegiatan, serta pengawasan.
Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Widyastuti, menuturkan, peringatan bergambar lebih efektif ketimbang peringatan berbentuk tulisan. Puluhan negara telah menerapkan.
Peneliti pada Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, mengatakan, pengendalian tembakau dapat menurunkan persentase jumlah perokok, tetapi tidak lantas membuat industri gulung tikar. RPP lebih ke arah pengaturan, bukan pelarangan.
Secara terpisah, Samsul Ridwan, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak, mendukung peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan serta penerapan kawasan tanpa rokok.
Komnas Perlindungan Anak menolak pasal pada RPP Pengendalian Tembakau yang membolehkan iklan rokok di semua media baik penyiaran, cetak, luar ruang, maupun teknologi informasi. Mereka mendesak pemerintah melarang segala bentuk iklan, promosi, dan sponsor rokok untuk memberikan perlindungan kepada anak.
