SBY Klaim BLT Bermanfaat

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden ke-6 RI, mengklaim bahwa program bantuan langsung tunai terhadap masyarakat miskin pada masa lalu memiliki mankan dan manfaat nyata.

BLT sebagai program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sambungnya, terbukti mampu mengurangi beban persoalan rakyat kecil.

"Oleh karena itu, manakala datang saatnya bahwa BBM naik, maka bagi saya mutlak, harga mati, bahwa rakyat miskin dan semi miskin diberikan bantuan. Soal berapa jumlahnya, berapa lama, silakan bicarakan di DPR RI," kata SBY ketika memberi pembekalan dan arahan kepada para kader PD di kediamannya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/3/2012).

Turut hadir pada acara tersebut, antara lain, Turut hadir pada pertemuan itu, antara lain, Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie, Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum, Sekretaris Jenderal PD Edhie Baskoro. Pemerintah berencana menggelontorkan bantuan langsung tunai yang kini disebut bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM.

Total anggarannya senilai Rp 25,6 triliun untuk 18,5 juta rumah tangga sasaran. Setiap rumah tangga akan menerima Rp 150.000 per bulan selama sembilan bulan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana menyatakan, bantuan langsung akan disalurkan melalui kantor pos per tiga bulan.

Artinya, masyarakat akan menerima Rp 450.000 sebagai rapel tiga bulan bantuan langsung. Rumah tangga yang berhak akan mendapatkan kupon. Jumlah sasaran sebanyak 18,5 juta rumah tangga itu, menurut Armida, merupakan 30 persen dari kelompok rumah tangga ekonomi terbawah versi Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011.

Rinciannya, 15,5 juta rumah tangga miskin dan 3 juta rumah tangga hampir miskin. SBY mengaku, pemerintah tetap mempunyai hati dan empati kepada rakyat miskin. Dirinya juga meminta agar program BLSM tak ditarik ke garis politik. "Rakyat akan terhina jika segala sesuatu dilihat dari kacamata politik," katanya.

Sebelumnya, BLSM dinilai tidak akan pernah dapat menjangkau masyarakat miskin. Kompensasi semestinya diwujudkan melalui postur komprehensif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 yang direkayasa sedemikian rupa sehingga efektif menjaga daya beli masyarakat sekaligus produktif menggerakkan perekonomian masyarakat.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko BLT tidak dapat diharapkan banyak. Alasannya, nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang mengalami tekanan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Yang harus didorong adalah proporsi anggaran. Stimulus ekonomi harus naik. Infrastruktur adalah yang paling penting dalam hal ini karena menyerap banyak tenaga kerja dan dampak ekonominya besar," kata Prasetyantoko.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Nusron Wahid, menyebutkan, pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai tahun 2008 untuk 17,5 juta rumah tangga. Jika tahun ini sasarannya menjadi 18,5 juta rumah tangga, berarti pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Buktinya masyarakat yang rawan terkena dampak kenaikan harga BBM semakin bertambah. Kalau pembangunan berhasil, semestinya jumlah rumah tangga penerima bantuan langsung juga berkurang," kata Nusron.