Jokowi Perlu Pastikan Perencanaan MRT Baik

Jakarta, Kompas - Proyek mass rapid transit menghabiskan anggaran sangat besar dan menggunakan pinjaman luar negeri. Tugas Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Joko Widodo adalah membuat perencanaan yang baik agar antarmoda terintegrasi, berikut juga penganggarannya.

Pengajar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Alvinsyah, mengingatkan, setiap 1 kilometer, proyek MRT membutuhkan anggaran Rp 1 triliun.

”Saya melihat ada sinyal positif dari gubernur yang baru terpilih. Tugas pemerintah baru membuat perencanaan yang baik untuk menyinergikan MRT dengan moda angkutan lain. Jika MRT ini terhubung dengan seluruh jaringan bus transjakarta di 15 koridor, pergerakan manusia dan barang akan lebih mudah di wilayah Ibu Kota,” kata Alvinsyah, Minggu (30/9) di Jakarta.

Total proyek mass rapid transit (MRT) ini direncanakan sepanjang 110,8 kilometer yang terdiri dari koridor selatan-utara, mulai dari Lebak Bulus ke Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer dan koridor timur-barat sepanjang 87 kilometer.

Untuk pembangunan koridor selatan-utara tahap I saja, yang menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 15,7 kilometer, target operasinya tahun 2016 dan dibutuhkan biaya lebih dari Rp 14,88 triliun. Pembangunan proyek MRT tahap I ini menggunakan dana pinjaman dari Japan International Coorporation Agency (JICA).

Untuk menggalang dana pengembalian pinjaman, kata Alvinsyah, pengelola MRT juga harus kreatif menggali pendapatan ketika sudah berjalan. ”Konsep penggalian pendapatan harus disiapkan sejak saat ini. Sumber pendapatan ini bisa dari banyak aspek, tidak hanya dari penjualan tiket MRT,” ujarnya.

Lantaran ini proyek besar, Alvinsyah mengharap agar tidak ada juga campur tangan pihak-pihak yang menghambat pengerjaan proyek sehingga terhenti di tengah jalan, seperti pembangunan monorel pada tahun 2006.

”Kalaupun ada tarik-menarik kepentingan politik, sebaiknya semua mengedepankan kepentingan publik yang membutuhkan angkutan nyaman dan murah,” katanya.

Awasi tender

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di masa akhir jabatannya, juga meminta agar pelaksanaan tender dilakukan secara transparan dan diawasi sejumlah pihak. Dia juga meminta agar semua pihak ikut mengawasi tahapan proyek.