Mustahil Bisa Ditangani Pemerintah DKI Sendirian

JAKARTA, KOMPAS.com — Masalah banjir menghantui Ibu kota negara yang selama ini mustahil bisa diatasi sendirian oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyelesaiannya harus pula melibatkan pihak terkait di Jawa Barat.

Apalagi, sejumlah sumber menyebutkan bahwa penyebab banjir yang melanda, Senin (22/10/2012), di antaranya akibat air kiriman dari kawasan Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur) Ahmad Heryawan terkait dengan rapat paripurna 2012 Jabodebekjur di Bandung, Selasa (23/10/12).

Menurut Heryawan yang juga Gubernur Jawa Barat, diharapkan pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi atas problem banjir di Jakarta. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi-Cianjur, sejatinya ditangani seorang "panglima" yang langsung ditunjuk pemerintah pusat.

Dengan segala wewenang dan fungsinya, sebagai panglima di kawasan tersebut bisa melaksanakan program secara terpadu dan sinergi. "Penting ditunjuk seseorang sebagai penanggung jawab agar pelaksanaan program pembangunan bisa berjalan efektif," ujarnya.

Rapat koordinasi yang digelar malam ini pukul 19.00 di Bandung rencannya dihadiri semua kepala daerah terkait, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Pertemuan sebenarnya sudah direncanakan jauh sebelum hajatan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Karena sejumlah pertimbangan dan hambatan waktu, pertemuan BKSP baru dapat dilaksanakan pada Selasa tersebut.

"Masalah banjir menjadi salah satu topik utama pertemuan. Tentu BKSP akan menaruh perhatian besar pada masalah tersebut. BKSP juga tidak menampik persoalan besar lainnya seperti terkait arus penduduk, masalah permukiman di perbatasan, lalu lintas kendaraan, transportasi penduduk, dan lapangan pekerjaan," tuturnya.

Heryawan menambahkan, jutaan warga Jawa Barat dan Banten mencari nafkah dan melintasi Ibu Kota DKI Jakarta. Pada pagi hari mereka membanjiri masuk Jakarta dan pada petang hari keluar Jakarta. Hal tersebut tentu menjadi problem tatkala infrastruktur jalan dan transportasi tidak memadai.

"Harus ada perhatian terkait dengan masalah infrastruktur jalan dan transportasi massal agar masyarakat mudah dalam beraktivitas," tambahnya.