DKI dan PT Askes Tanda Tangani MoU Kerja Sama KJS

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI bersama PT Askes Persero menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) DKI di Balaikota Jakarta, Jumat (1/3/2013). Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menandatangani MoU mewakili Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris.

"Kartu ini merupakan bagian dari pelaksanaan Jamkesda yang dikelola PT Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS)," kata Basuki.

Sasaran KJS ini adalah masyarakat DKI Jakarta yang miskin, hampir miskin, dan masyarakat DKI lainnya yang mau menggunakan fasilitas puskesmas dan fasilitas rawat inap di kelas III. Basuki melanjutkan, Jakarta akan dijadikan sebagai proyek percontohan pelaksanaan BPJS di seluruh Indonesia. Sebab, pemerintah pusat merencanakan memberikan asuransi kesehatan kepada seluruh warga Indonesia dengan PT Askes sebagai pengelola.

"Ini berdasarkan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 dan Nomor 24 Tahun 2012 tentang BPJS. DKI bisa dijadikan proyek percontohan BPJS mini," kata Basuki.

Direktur Utama PT Askes Fachmi Idris menyambut baik apa yang dilakukan Pemprov DKI. Peran aktif DKI dalam mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya untuk jaminan kesehatan, patut ditiru oleh provinsi lain.

"Pelaksanaan KJS ini akan memberikan pembelajaran yang sangat berharga untuk persiapan pelaksanaan BPJS kesehatan mulai 1 Januari 2014," kata Fachmi.

Fachmi mengatakan, jumlah sasaran warga dalam program KJS adalah 4,7 juta jiwa, yang terdiri dari 1,2 juta jiwa peserta Jamkesmas, dan sisanya sebanyak 3,5 juta jiwa penduduk DKI Jakarta lainnya. Dengan perhitungan premi per member per month (PMPM) Rp 23.000, total anggaran kesehatan tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun.

"Jumlah fasilitas kesehatan yang dapat digunakan masyarakat adalah 341 puskesmas dan 132 rumah sakit pemerintah, pusat, dan swasta," katanya.

Di sisi lain, Basuki juga menjelaskan, Pemprov DKI dan PT Askes akan melakukan uji coba alokasi anggaran premi asuransi kesehatan Rp 23.000 per orang per bulan apakah cukup untuk membiayai perawatan kesehatan masyarakat Jakarta atau tidak.

"Dalam enam bulan, implementasi KJS dijadikan bahan evaluasi apakah premi yang DKI berikan sekarang sebesar Rp 23.000 cukup atau tidak karena saat ini Kementerian Keuangan menetapkan Rp 15.500," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Berita terkait, baca :

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI