Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP 28/2024

Demikian juga kata “penyediaan” bisa ditafsirkan untuk dilakukan secara pasif (penyediaan) maupun aktif (memberikan/membagikan) pada penduduk usia sekolah dan remaja.

Hal inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat karena bisa menyuburkan praktik seks bebas di kalangan remaja karena “difasilitasi” oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Setelah menjadi sorotan publik, pemerintah memang menyatakan bahwa penyediaan alat kontrasepsi yang dimaksud pada Pasal 103 ayat (4) butir e adalah untuk usia sekolah dan remaja yang sudah menikah dan akan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Hal ini justru menunjukkan kelemahan Omnibus Law Kesehatan karena Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari Omnibus Law justru tidak menyederhanakan peraturan dan menimbulkan banyak penafsiran.

Masih diperlukan aturan di tingkat menteri untuk menjelaskan pihak yang menjadi objek pengaturan. Jika masih harus menunggu Permenkes, maka ini sama sekali tidak menyederhanakan regulasi.

UU Kesehatan dibuat dengan sistem Omnibus dengan dalih menyederhanakan regulasi, namun aturan turunannya malah harus berbelit-belit dan birokratis.

Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan salah penafsiran di pelaksana regulasi ini maupun di masyarakat, maka sebaiknya dilakukan revisi terhadap Pasal 103 ayat 4 ini.

Revisi dilakukan dengan secara tegas mencantumkan usia sekolah dan remaja yang sudah menikah.

Demikian juga dengan pengaturan penyediaan, tidak dilakukan dengan membagikan (aktif), melainkan penyediaan sebagai bagian dari upaya konseling kepada usia sekolah dan remaja yang sudah menikah.