Sarihusada Tegaskan Tak Ada Konflik Kepentingan di Program Duta 1000 HPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Duta 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang bekerja sama dengan produsen susu formula Sarihusada menuai protes dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA). GKIA melihat adanya konflik kepentingan dari pihak Sarihusada melalui program tersebut.

Program ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut salah satu inisiator GKIA, Irma Hidayana, Sarihusada terlalu mendominasi program Duta 1000 HPK yang diluncurkan 14 Juni 2015 lalu. Misalnya, dalam modul pelatihan, tulisan dibuat berwarna sama dengan produk susu SGM, yaitu berwarna merah.

Irma menambahkan, program 1000 HPK seharusnya mendukung penuh pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI)  dan ASI hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Namun, nyatanya, dalam program Duta 1000 HPK ini terindikasi ada pesan terselubung dalam modul pelatihan untuk para duta.

"Kok branding-nya banyak banget. Kalau mau berkontribusi menurunkan angka kekurangan gizi, enggak usah pakai branding enggak apa-apa dong," ujar Irma dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Selain itu, di salah satu lembar modul pelatihan, tidak dicantumkan susu formula sebagai salah satu makanan yang tidak boleh diberikan kepada bayi selama ASI eksklusif. Dalam modul yang berisi tulisan dan gambar-gambar agar mudah dimengerti, hanya mencantumkan tidak boleh air tajin, air beras, pisang, dan makanan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, dr Utami Roesli, SpA yang juga dari Sentra Laktasi Indonesia mengatakan, organisasi profesi telah meminta modul tersebut untuk direvisi dengan memasukkan gambar tidak boleh mengonsumsi susu formula selama ASI eksklusif. Karena, ASI adalah makanan terbaik untuk bayi yang nutrisinya tidak dapat digantikan oleh susu formula.

“Kita protes agar dicantumkan tidak boleh susu formula. Eh, setelah revisi yang muncul malah gambar kaleng kecil bertuliskan susu kental manis,” jelas Utami.

Menanggapi protes dari GKIA,  Sarihusada menyatakan bahwa program Duta 1000 HPK merupakan inisiatif yang didasari oleh keinginan baik berbagai komponen pemangku kepentingan, untuk bersama-sama memberikan sumbangsih dalam menyukseskan Gerakan 1000 HPK yang dicanangkan oleh pemerintah.

Program ini didukung oleh beragam organisasi profesi kesehatan yang kompeten dan kredibel seperti IDAI, PDGMI, POGI, serta lembaga swadaya masyarakat berjaringan luas PKPU yang menjadi motor dalam implementasi di lapangan.

Menurut Arif Mujahidin, Head of Corporate Affairs Sarihusada, dalam program ini Sarihusada berperan sebagai fasilitator. “Penyiapan materi dan penyampaian materi sampai dengan pelatihannya, dilakukan sepenuhnya oleh organisasi profesi (IDAI, POGI/HOGSI, PDGMI, IBI) yang memiliki kredibilitas dan kompetensi di bidang masing masing. Sarihusada tidak ikut campur dan memberi pengaruh apapun dalam pembuatan materi, penyampaian dan pelatihannya,” jelas Arif pada Kompas.com (9/10/2015).

Arif menegaskan, tidak ada konflik kepentingan dari Sarihusada. Penyiapan materi hingga pelatihan dilakukan oleh organisasi profesi secara independen dengan menjunjung kode etik tenaga profesi. “Kegiatan ini tidak bertentangan dengan PP no. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI ekslusif, dimana produsen diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan,” ujarnya.