Pengidap HIV/AIDS Tidak Operasi Caesar

TULUNGAGUNG, KOMPAS — Meski sudah ada protokol medis bahwa ibu pengidap HIV/AIDS harus melahirkan dengan bedah caesar demi mencegah penularan dari ibu ke bayi, tak ada jaminan untuk itu. Di RSUD Dr Iskak, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, paling tidak ada empat bayi lahir dari ibu pengidap HIV/AIDS tanpa operasi caesar.

Ifada Nurahmania, sukarelawan perorangan yang tekun mengadvokasi kasus HIV/AIDS selama 12 tahun di Tulungagung, Senin (7/2), menuturkan, pada 27 Januari 2011, seorang ODHA (orang dengan HIV/AIDS) bisa diperjuangkan untuk dibantu melahirkan dengan operasi caesar. Namun, tidak ada jaminan ibu dengan HIV/AIDS lainnya mendapat layanan operasi caesar dari klinik ibu dan anak RSUD Dr Iskak, Tulungagung.

Menurut Ifada, ada dua ODHA yang diperkirakan akan melahirkan pada Februari 2011. ”Alasannya adalah ketiadaan dana. Operasi caesar untuk ODHA memerlukan biaya Rp 3 juta-Rp 4 juta untuk sterilisasi alat, petugas kesehatan, dan obat-obatan demi mencegah penularan HIV/AIDS pada bayi dan petugas penolong persalinan,” katanya.

Kepala Bidang Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Triswati yang dihubungi terpisah menjelaskan, pihaknya telah membantu ODHA yang melahirkan pada Januari 2011. ”Ada dana dari Global Fund di Dinas Kesehatan Pemkab Tulungagung. Namun, sejauh ini kami belum menerima laporan rencana kelahiran berikutnya. Jika diperlukan, kami akan memberi dukungan dan bantuan,” kata Triswati.

Zainurrohman, manajer kasus ODHA pada Klinik Seruni, RSUD Dr Iskak, yaitu klinik voluntary conseling and testing (klinik yang melayani konsultasi ODHA yang datang secara sukarela), mengatakan, setelah kelahiran bayi dari ibu ODHA itu, dana yang tersisa di Klinik Seruni tinggal Rp 4 juta. Jumlah itu hanya cukup untuk belanja perlengkapan keamanan kamar operasi dan petugasnya.

Menurut dia, ODHA yang dioperasi Januari 2011 tidak membayar biaya persalinan. Akibatnya, tidak ada lagi dana untuk operasi caesar ibu dengan HIV/AIDS berikutnya.

Triswati menyatakan, saat ini Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) di Kabupaten Tulungagung cenderung tidak aktif. Hal ini menyebabkan pengelolaan sejumlah kasus ODHA, distribusi alat kontrasepsi untuk pencegahan penularan, akhirnya lebih banyak dilakukan aktivis perorangan seperti Ifada.

”Saya baru saja menjabat. Saya akan segera benahi dan mengaktifkan KPA,” kata Triswati.

Saat ini ada 405 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung. Beberapa kasus, menurut Ifada, terjadi pada ibu rumah tangga yang mendapat infeksi dari suami yang buruh migran.

Kini, di Tulungagung sudah ada anak ODHA usia TK dan SD. ”Bahkan, sudah muncul kasus diskriminasi, anak terpaksa pindah sekolah karena status HIV-nya terungkap di lingkungan sekolah,” kata Ifada. (ODY)