Boleh Sakit, tetapi Jangan Parah

Nyoman Budi (40), warga Denpasar, Bali, Jumat (18/2), tersenyum lega setelah menjalani operasi kecil di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar.

Ia terbebas dari biaya operasi sebesar Rp 1 juta dan hanya menebus obat seharga Rp 55.000. Budi yang meminta penyakitnya dirahasiakan itu memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), kerja sama pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah se-Bali.

Jumlah dana yang disiapkan untuk JKBM Rp 181 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Program ini efektif sejak Januari 2010 dan diharapkan mampu melayani sekitar 2,5 juta orang dari total 3,9 juta jiwa penduduk Bali.

Program ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat, kecuali pegawai negeri sipil yang sudah dijamin Askes. Namun, diharapkan masyarakat yang mampu tak memanfaatkan sehingga anggaran bisa digunakan untuk mereka yang tak mampu.

Pengguna fasilitas JKBM bisa mendapatkan pengobatan untuk penyakit sesuai daftar serta persalinan normal tanpa dipungut biaya, kecuali untuk obat-obatan tertentu. Jika perlu rawat inap, ditetapkan di kelas III.

Sejak ada JKBM, pasien rawat jalan, inap, dan gawat darurat meningkat. Selama 2010, pasien ke rumah sakit tercatat sekitar 24.000 orang dan ke puskesmas sebanyak 33.000 orang. Padahal, sebelum ada program ini masyarakat takut ke rumah sakit atau puskesmas karena khawatir tidak bisa membayar.

Kepala Bidang Humas dan Publikasi Pemprov Bali Ketut Teneng mengatakan, pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan melalui JKBM.

Saat ini, penduduk berobat dengan membawa KTP, KK, serta surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelian banjar (setara rukun tetangga). Namun, banyak keluhan termasuk kesulitan penduduk yang sedang bepergian berobat ke rumah sakit kabupaten lain yang bukan domisilinya.

Karena itu, tahun 2011, kata Teneng, pihaknya akan mengeluarkan kartu elektronik untuk mempermudah seluruh penduduk Bali berobat ke puskesmas dan rumah sakit di seluruh Bali. ”Kartu elektronik juga mempermudah klaim rumah sakit dan puskesmas ke pemda,” katanya.

Daerah lain