KOMPAS.com - Pertemuan G20 pada 2022 di bidang kesehatan mengusung fokus utama Memperkuat Arsitektur Kesehatan Global.
Sekretaris Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menyampaikan, topik bahasan pada pertemuan G20 2022 diharapkan bisa menjawab tantangan kesehatan global, terlebih di masa pandemi Covid-19.
“Arsitektur kesehatan global sangat dibutuhkan saat ini. Saat pandemi Covid-19, arsitektur kesehatan global yang ada ternyata tidak cukup untuk memfasilitasi koordinasi, ketahanan, kapasitas, bahkan pembiayaan untuk merespons pandemi,” jelas Nadia, pada konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (23/3/2022) sore.
Forum G20 bakal membahas tiga isu prioritas. Yakni, pembangunan sistem ketahanan kesehatan global; harmonisasi standar protokol kesehatan global; serta pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang. Berikut penjelasannya.
Baca juga: Panduan Protokol Kesehatan Sistem Bubble untuk Peserta G20
Pandemi Covid-19 menyebabkan ketimpangan kapasitas kesehatan di banyak negara semakin kentara.
Nadia menyebut salah satu ketimpangan yakni, perbedaan kapasitas tiap-tiap negara untuk mendeteksi dan memantau patogen biang penyakit yang baru muncul dengan genomic sequencing.
Untuk menyikapi ketimpangan ini, pemimpin dari negara-negara G20 diharapkan berkolaborasi untuk mewujudkan arsitektur kesehatan global yang lebih inklusif, kooperatif, dan tangkas dalam menghadapi berbagai isu kesehatan.
Selain itu, pemimpin negara anggota G20 perlu mendukung percepatan akses sarana dan prasarana pencegahan Covid-19. Seperti penyediaan alat tes, vaksin, serta alat kesehatan untuk perawatan dan tata laksana pasien Covid-19.
“Kolaborasi ini harus dapat membantu negara2 lain, terutama negara dengan pendapatan rendah menengah dalam merespons ancaman kesehatan di masa yang akan datang” kata Nadia.
Baca juga: G20 dan Isu-isu Pinggiran yang Diperjuangkan...
Krisis kesehatan pandemi Covid-19 memukul telak sektor perekonomian global. Sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, sampai pendidikan juga turut terdampak masalah kesehatan ini.
Perbaikan kondisi ini bisa diupayakan lewat harmonisasi standar protokol kesehatan global.
Menurut Nadia, pada forum G20 2021, para pemimpin anggota G20 sudah berkomitmen membuka perjalanan internasional dengan protokol kesehatan yang sesuai pandemi Covid-19.
Namun, sejumlah negara menerapkan panduan sertifikat vaksin Covid-19 digital dengan cara dan mekanisme verifikasi berbeda dari negara lainnya.
Kondisi ini menyebabkan sertifikat vaksin Covid-19 digital di satu negara tidak diakui di negara lainnya.
“Dibutuhkan rekognisi (pengakuan) terhadap sertifikat digital vaksin Covid-19 di antara negara2 G20. Perlu dipertimbangkan agar sertifikat ini bisa menjadi dokumen perjalanan yang diperlukan untuk masuk ke negara lainnya,” jelas Nadia.
Baca juga: Indonesia Dorong Isu Kesetaraan Penyandang Disabilitas dalam Presidensi G20