MDGs dan Pemerintahan Baru
Namun, puja-puji itu tak terbukti saat krisis mengentak tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia ambruk.
Penulis menemukan adanya inkoherensi antara indikator makroekonomi Indonesia yang selalu optimistik (dengan sajian data statistik tentang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi) dan indikator-indikator terkait kualitas manusia.
Laporan mengenai perekonomian Indonesia yang disajikan ADB menunjukkan, prospek perekonomian Indonesia amat tahan terhadap terpaan krisis ekonomi, bahkan pertumbuhan ekonomi tetap terjadi. Namun, dalam indikator kunci soal MDGs, ADB mengkhawatirkan Indonesia terhambat dalam pencapaian MDGs, hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka kematian ibu melahirkan dari 307 per 100.000 kelahiran menjadi 420 per 100.000 kelahiran.
Pertanyaan kritisnya adalah, apakah indikator makroekonomi yang dinyatakan sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik tidak terkait dengan kesejahteraan dan kesehatan kaum ibu?
Optimisme yang ditunjukkan dalam indikator makroekonomi Indonesia juga layak dipertanyakan dalam konteks ketahanan dan kedaulatan pangan. Beberapa waktu lalu, harian Kompas melaporkan situasi pangan dan pertanian Indonesia dihadapkan serbuan impor bahan pangan. Bahkan, fakta yang menyedihkan adalah bahwa Indonesia (negara kepulauan yang 70 persen wilayahnya adalah laut) adalah negara pengimpor garam.
Mantan Menteri Perekonomian dan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie juga sempat terheran- heran saat Indonesia ternyata juga mengimpor singkong. Dalam laporan situasi pangan dunia 2008 yang diterbitkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia dikategorikan sebagai negara yang rentan mengalami kelaparan massal. FAO menyebut kelaparan massal itu bagai silent tsunami yang bisa merenggut nyawa jutaan orang. Dalam skala mikro, kelaparan dan kematian yang terjadi di Yahukimo tahun 2005 dan berulang tahun 2009 mungkin bagian dari pembunuh tersembunyi itu.
Realitas itu pasti bukan ninabobo, tetapi mungkin bisa menjadi mimpi buruk jika pemerintahan baru SBY-Boediono tidak menempatkan komitmen Indonesia dalam pencapaian MDGs sebagai agenda prioritas dan indikator kinerja pemerintahannya. Rentang waktu pemerintahan baru hampir seiring dengan tenggat akhir pencapaian MDGs tahun 2015. Apakah Indonesia akan mencapainya?
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
