”Tidak ada peran negara untuk mengurangi produksi rokok yang merugikan kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak, ini,” kata Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Masduki dalam Seminar Hasil Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, Rabu (5/9), di Jakarta.
Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) ditetapkan secara internasional pada tahun 2003. Indonesia belum meratifikasi ketetapan tersebut hingga saat ini.
Wakil Menteri Kesehatan
Ali Ghufron Mukti mengatakan, di antara negara-negara ASEAN, hanya Indonesia yang belum
”Penyusunan naskah akademik ini dengan studi banding di Thailand yang menaikkan pajak untuk menurunkan konsumsi rokok,” kata Ghufron.
Ghufron menyatakan, dalam 12 tahun, antara 1995 dan 2007, terjadi peningkatan enam kali lipat jumlah orang yang meninggal akibat merokok. Pada tahun 1995 terdapat 71.126 orang meninggal dipicu konsumsi rokok. Pada tahun 2007, jumlahnya meningkat enam kali lipat menjadi 426.214 orang.
Kemudian, sekitar 11 juta bayi pada usia 0-4 tahun sudah mengalami gangguan kesehatan akibat asap rokok orang lain.
Menurut Ghufron, pengendalian tembakau merupakan kewajiban negara untuk melindungi kesehatan warga negaranya. Semestinya DPR dan pemerintah segera menetapkan aksesi terhadap FCTC.