Menanti Akhir yang Baik di Bidang Pengendalian Dampak Rokok

Dengan demikian, orang miskin perokok akan tetap terbelit kemiskinan dan sakit-sakitan. Mereka penyumbang terbesar harta pemilik industri rokok yang masuk daftar orang terkaya negeri ini. ”Jika pro pengentasan rakyat miskin, SBY tentu akan mengaksesi FCTC (Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau),” ujar Prijo.

Di masa pemerintahan Presiden SBY selama 10 tahun, lahir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal itu diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Akan tetapi, pengendalian tembakau tak cukup mengandalkan regulasi itu saja. Upaya pengendalian tembakau mesti dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari pengurangan konsumsi, pengendalian produksi, hingga diversifikasi tanaman dan pemanfaatan tembakau untuk produk selain rokok. Berbagai upaya itu tercakup dalam FCTC.

Menurut Imam, pemerintah tak perlu ragu mengaksesi FCTC. Sebab, konvensi itu tak melarang petani tembakau untuk menanam tembakau.

Pemerintah kerap menyebutkan, aksesi FCTC akan menurunkan pendapatan negara, membunuh petani tembakau, dan menyebabkan hilangnya pekerjaan buruh pabrik rokok. Artinya, tanpa industri rokok, negara seolah tak bisa hidup.

Kini, 179 negara telah meratifikasi FCTC dan masuk Convention of the Party, yakni 89,1 persen populasi dunia. Jadi, mengherankan jika Indonesia belum mengaksesi FCTC. Indonesia sejajar dengan Andorra, Republik Dominika, Eritrea, Liechtenstein, Malawi, Monako, Somalia, dan Zimbabwe yang belum mengaksesi FCTC.

Maka dari itu, menurut advokat Todung Mulya Lubis yang aktif dalam gerakan pengendalian tembakau, sikap Presiden SBY yang belum mengaksesi FCTC menjadikan Indonesia negara minoritas dalam pengendalian epidemi tembakau global.

Padahal, Indonesia berperan aktif di awal pembahasan FCTC hingga diadopsi pada sidang ke-56 World Health Assembly, forum pengambilan keputusan tertinggi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Mei 2003.

Masa kepemimpinan SBY tersisa tak sampai sepekan. Waktu sempit itu amat bernilai jika dimanfaatkan untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Aksesi FCTC akan jadi warisan yang dicatat dengan tinta emas dalam sejarah pengendalian tembakau negeri ini sekaligus akhir yang baik bagi SBY.

Saat ini adalah momen tepat bagi SBY untuk melakukan perubahan. Sejumlah kelompok yang peduli kesehatan masyarakat mendukung Presiden mengaksesi FCTC. Pengabaian upaya pengendalian tembakau melalui FCTC mengerdilkan bangsa Indonesia di mata dunia. Semuanya kini ada di tangan SBY. (KOMPAS/Adhitya Ramadhan)