Kompas.com - 26/08/2016, 16:04 WIB
EditorLusia Kus Anna

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah rumah sakit mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sulit mendapat obat tertentu. Itu terjadi karena penerapan mekanisme satu pemenang tender per daerah. Hal itu menyebabkan pasien bisa mengalami komplikasi karena terapi tertunda.

Maka dari itu, rumah sakit mitra BPJS Kesehatan meminta sistem pengadaan sediaan farmasi lebih fleksibel. Pemenang tender pemasok sediaan farmasi di satu provinsi diharapkan lebih dari satu perusahaan untuk mengantisipasi jika gagal memenuhi stok.

Mekanisme satu pemenang tender per daerah mengakibatkan RS kesulitan mendapat obat saat stok habis. "E-katalog jadi buah simalakama. Karena memenangkan satu tender per wilayah, distribusi obat terkotak-kotak," ucap Ketua Umum Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia Supriyantoro, Kamis (25/8), dalam diskusi panel "Harapan, Kenyataan, dan Solusi Jaminan Kesehatan Nasional: Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Era JKN", di Jakarta.

Wakil Ketua Pengurus Perhimpunan RS Seluruh Indonesia Daerah Lampung yang juga Direktur RS Handayani, Djauhari Thalib, mencontohkan, ia kesulitan memenuhi kebutuhan infus ringer laktat (RL). Karena stok di industri farmasi yang mendapat tender di Lampung habis, pihaknya terpaksa membeli produk di luar katalog elektronik berbiaya mahal.

"Saya sebelum puasa pesan 10.000 botol RL langsung ke pembuatnya, tetapi hingga hari ini tak datang. Kami terpaksa membeli di luar itu," ujarnya.

Kapasitas terbatas

Masalah pemasok tunggal di satu provinsi jadi temuan dalam riset Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang obat era JKN.

Di tempat terpisah, Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Jaminan Kesehatan TNP2K Prastuti Soewondo mengatakan, tak ada industri farmasi yang punya kapasitas untuk memenuhi kebutuhan nasional. Karena itu, tak mungkin dipilih satu pemasok.

Selain itu, industri farmasi perlu waktu minimal tiga bulan memproduksi obat hingga obat tersedia di pasar. Karena itu, obat kerap belum tersedia, terutama pada awal tahun berjalan.

Supriyantoro merekomendasikan, tak perlu ada penunjukan pemenang tender untuk penyediaan perbekalan farmasi di tiap provinsi. Jadi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memayungi kontrak, menetapkan harga berdasarkan negosiasi dengan industri farmasi, lalu memasukkan produk dan harga ke e-katalog.

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.