Saat Ketua RT/RW di Solo Keroyokan Ajak Warga Daftar JKN-KIS

SOLO, KOMPAS.com - Beberapa tahun ini, Ida Nurwati, 55, harus rutin mengunjungi RS Triharsi, Solo, Jawa Tengah (Jateng) karena mengidap tekanan darah tinggi. Dia dianjurkan sebulan sekali menemui dokter spesialis penyakit dalam guna memastikan hipertensinya tak menimbulkan komplikasi berbahaya.

Beruntung, selama mengakses layanan kesehatan tersebut, Ida tak perlu mengeluarkan biaya berobat. Dia dikarenakan telah lebih dulu bergabung dalam program BPJS Kesehatan. Dengan begitu, ibu rumah tangga yang menjadi Ketua RW 028 Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo itu hanya perlu membayar iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) per bulan.

Ida terdaftar sebagai peserta JKN-KIS segmen mandiri kelas 1. Jika dibandingkan, jumlah biaya untuk iuran kepesertaan BPJS ini diyakini masih jauh lebih sedikit ketimbang nominal uang yang harus dibayarkan Ida ketika kontrol ke RS sebagai pasien umum. Karena merasa begitu terbantu dengan BPJS Kesehatan, dia pun terpanggil untuk mengajak warga lain di sekitar rumahnya agar tidak menunda mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Baca juga: Jaminan Akuntabel dan Transparan Proses Verifikasi Klaim Covid-19

"Saya selalu tekankan kepada warga, bagi yang mampu, ayo segera daftar jadi peserta JKN-KIS mandiri. Sementara, bagi yang merasa kurang mampu, silakan mengakses JKN-KIS PBI APBD. Pokoknya jangan menunggu sakit dulu baru cari BPJS," jelas Ida saat diwawancara Kompas.com, Selasa (14/7/2020).

Selain karena dorongan pribadi, Ida mengaku kerap mengingatkan warga soal pentingnya JKN-KIS karena mendapat arahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Para ketua RT/RW pernah dimintai bantuan untuk memberi sosialisasi sekaligus mendata warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dia mendukung langkah Pemkot yang ingin menjadikan seluruh warga terkaver JKN-KIS tersebut.

"Warga tak akan rugi jika sudah punya kartu BPJS Kesehatan. Saya sendiri pernah juga sangat terbantu ketika harus jalani operasi bedah mulut dua tahun lalu. Semua biaya ditanggung JKN-KIS. Tak hanya itu, untuk membeli kacamata, saya bahkan bisa memperoleh subsidi dari BPJS," tutur Ida.

Ketua RW 001 Kelurahan Pucangsawit, Jebres, Sunarko, 56, juga sering menyosialisasikan program JKN-KIS kepada warga. Hal ini dia lakukan agar warga bisa hidup lebih tenang seperti dirinya. Di mana, jika sewaktu-waktu sakit, biaya pengobatan warga dapat ditanggung BPJS Kesehatan.

Sunarko sendiri merupakan peserta JKN-KIS PBI APBD Solo. Meski hanya terdaftar di kelas 3, dia sudah merasa begitu bersyukur telah memiliki JKN-KIS. Sunarko mengungkapkan, JKN-KIS punya banyak manfaat, terutama setiap kali periksa dia tidak perlu lagi membayar biaya periksa maupun obat.

Lagi pula, Sunarko melihat, pelayanan kesehatan bagi peserta di kelas 3 sama memuaskan dengan peserta di kelas 2 maupun kelas 1. Dokter maupun obat yang diterima peserta di kelas 3 tak berbeda dengan peserta di kelas atasnya. Letak perbedaannya hanya di perolehan ruang rawat inap.

"Saya kalau rapat, sering bilang ke bapak-bapak ketua RT, cari tahu siapa saja warga yang belum punya kartu BPJS Kesehatan, lalu beri motivasi mereka agar bisa segera daftar," jelas Sunarko.

Sementara itu, Ketua RW 006 Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Mohammad Irsam, 52, bersyukur hampir semua warganya kini sudah terdaftar dalam program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

"Setelah kami beri pemahaman, akhirnya warga yang mulanya belum punya kartu BPJS Kesehatan mulai cari-cari. Ada yang mengajukan diri lewat Pemkot, ada juga yang mendaftar sebagai peserta mandiri. Sementara, untuk bayi yang baru lahir, kini harus langsung terdaftar BPJS. Jadi hampir seluruh warga sudah terkaver," ujar dia.

Baca juga: Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Per 1 Juli 2020

Pemkot akan terus tambah peserta JKN-KIS PBI APBD

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, dr. Siti Wahyuningsih, menuturkan penambahan peserta JKN-KIS segmen PBI APBD Solo akan terus diupayakan Pemkot. Penambahan peserta JKN-KIS PBI APDB antara lain dapat dilakukan lewat mekanisme pengajuan peserta baru, pengalihan dari peserta JKN-KIS mandiri, atau pengalihan dari peserta JKN-KIS Pekerja Penerima Upah (PPU). 

"Memang PAD kami tidak terlalu tinggi, tapi ini target Pemkot untuk dapat menyejahterakan warga. Untuk sejahtera, warga harus sehat dan produktif. Jadi, warga yang belum punya kartu BPJS Kesehatan, akan kami kejar terus supaya bisa segera punya jaminan kesehatan," kata Ning.

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Ruyatmo, menegaskan pembagian kartu JKN-KIS PBI APBD Solo menjadi wujud nyata negara hadir melindungi warganya. Rudy telah meminta kepada para camat dan lurah untuk mendata warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bagi warga yang kurang mampu akan didaftarkan Pemkot menjadi peserta JKN-KIS PBI APBD Solo.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solo, Rahmad Asri Ritonga, menilai kesadaran warga Solo memang luar biasa dalam mendukung program JKN-KIS. Hampir seluruh warga kini telah mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, banyak pula pengusaha di Solo yang telah patuh dalam memberikan hak jaminan kesehatan kepada para pekerjaanya. Dia berharap inisiatif warga dan kepatuhan pengusaha di Kota Bengawan dapat dicontoh daerah lain.

BPJS Kesehatan Cabang Solo mencatat, hingga 1 Juli 2020, sudah ada 94,032 persen atau 540.899 warga Solo yang terdaftar program JKN-KIS. Capaian tersebut memperpanjang rekor Solo yang tak pernah memiliki persentase kepersertaan BPJS Kesehatan kurang dari 90 persen sejak 2017. Pada 2018, Solo bahkan pernah mendapat penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan karena persentase kepesertaan JKN-KIS mencapai 95,54 persen

Atas hasil ini, Rahmad juga mengapresiasi sikap Pemkot. Pemkot terlihat begitu serius dalam mendukung program JKN KIS, salah satunya dengan mendaftarkan banyak warganya menjadi peserta JKN-KIS PBI APBD Solo. Terhitung hingga 1 Juli 2020, sudah ada 137.526 warga yang terdaftar menjadi peserta JKN-KIS PBI APBD Solo.

"Ini artinya pemerintah daerah benar-benar fokus terhadap masyarakatnnya dalam hal jaminan kesehatan. Jadi, Solo ini sangat bermakna untuk JKN," tutur Rahmad.

Baca juga: Pemerintah Pusat Akan Tanggung Iuran PBI BPJS Kesehatan Tahun Ini