Mengantar Askara Doyan Makan Nasi...

Dalam upaya mendorong cakupan kepesertaan JKN ini, Pemkot juga sudah melakukan sejumlah inovasi lain. Itu termasuk, kantor kelurahan bisa melayani pendaftaran JKN PBI APBD, penyediaan “BPJS Keliling” di Balai Kota setiap Jumat, dan bikin aplikasi ”SI PUKIS” untuk permudah tracking pengajuan JKN PBI APBD.

Di samping itu, Pemkot telah intens berkoordinasi dengan badan usaha, serta menggandeng pengurus RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna untuk mendata kepesertaan dan menyosialsiasikan JKN di setiap pertemuan warga.

”Intinya, penting untuk kita semua ’sedia payung sebelum hujan’. Musibah sakit kan tak bisa diprediksi kapan datangnya. Nah, untuk meringankan biaya pengobatan, mari seluruh warga saling bergotong royong membantu dengan mendaftarkan diri menjadi peserta JKN," imbaunya.

Setyowati pun bersyukur, tingkat kepesertaan JKN di Solo sejak 2018 hingga kini bisa terjaga melebihi target universal health coverage (UHC) 85 persen.

Data per Juni 2024 bahkan menunjukkan angkanya mencapai 98,31 persen dari 587.646 penduduk.

Baca juga: Deteksi Dini Bantu Pengidap Penyakit Langka Hidup Normal

”Di era JKN ini, kualitas pelayanan di faskes kan juga terus meningkat, berkat ketetapan standar dari BPJS. Saya rasa tawaran rasa nyaman ini turut mendorong capaian tinggi kepesertaan JKN di Solo,” tuturnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solo, Debbie Nianta Musigiasari, mengapresiasi kesadaran tinggi dari berbagai pihak di Kota Bengawan dalam mendukung program JKN, termasuk oleh masyarakat umum, para pengusaha, maupun Pemkot.

Ia pun berharap inisiatif warga, kepatuhan pengusaha, dan keaktifan pemerintah daerah di Solo itu dapat dicontoh daerah lain.