Infrastruktur Makan Bergizi Gratis

Jika program terus didukung pemerintah bersama lintas sektor dan stake holder terkait, maka dampak positif program MBG akan dirasakan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

Dalam implementasi BGN perlu ketersediaan infrastruktur yang menjangkau sasaran. Bahan baku, budidaya bahan pangan, SDM yang diperlukan, proses menyiapkan makanan, distribusi, dll perlu terus dilengkapi.

Tiap daerah atau wilayah mempunyai kondisi dan potensi berbeda-beda, pranata sosial yang tersedia, tantangan lingkungan, dan budaya tradisi masyarakat tentang pola makan yang tidak bisa dipandang sama dengan daerah lain.

Insfrastruktur berarti modal publik yang merupakan investasi pemerintah maupun masyarakatnya. Ia bisa berarti fasilitas dan struktur dasar dalam mendukung kegiatan di masyarakat, baik secara fisik maupun sosial.

Insfrastrukur keras merupakan jaringan fisik yang berukuran besar dan fungsional. Sedang insfrastruktur lunak adalah institusi dan lembaga yang menjalankan fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya.

Dalam hal bahan baku, misalnya, BGN harus melibatkan nelayan, petani maupun peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan seperti beras, jagung, sayur, buah, telur, daging, ikan, dan bumbu masakan lain.

Tak menutup kemungkinan bahan pangan diimpor karena ketersediaan yang terbatas. Semua melibatkan impotir dan produsen pangan yang tidak ditemukan di tingkat lokal. Asosiasi yang eksis dapat berperan dalam kelancaran pelaksanaan program MBG.

Perencanaan pelibatan petani, peternak, nelayan lokal perlu dijabarkan melalui pendekatan pranata sosial yang tersedia di masyarakat. Tidak perlu membentuk kelompok sosial baru karena dengan memanfaatkan yang tersedia mereka sudah mengenal dan mengakar di masyarakat.

Proses persiapan makanan juga menjadi kunci dalam penyiapan makanan yang bergizi. Rekrutmen SDM untuk menyiapkan makanan mesti dilaksanakan secara hati-hati dan bersifat lokal.

Ketersediaan sarana, prasarana dan alat yang dibutuhkan perlu mengikuti tren ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan dan berdampak negatif kesehatan.

Pelaku UMKM yang dipandang sebagai penguat ekonomi bangsa mesti maksimal dilibatkan. Mereka mengenal karakteristik dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemerataan, keadilan, tanpa konflik interest menjadi pegangan para penentu di tingkat implementasi.

Pelaksana dari program MBG di masyarakat sebagai jaringan dan jejaring yang senantiasa terhubung dalam pelaksanaan, monitoring, supervisi serta evaluasi program.

Distribusi menjadi simpul yang juga menentukan karena tidak tersedianya dapur di setiap sekolah di Indonesia. Maka penyiapan makanan akan terjadi di luar lingkungan sekolah.

Distribusi harus lancar, aman dan tepat waktu. Distribusi dapat menggerakkan ekonomi lokal, baik secara online (aplikasi) maupun offline.

Berbagai infrastruktur dipetakan dalam implementasi pelaksanaan program MBG. Semua sarana prasarana yang dibutuhkan, lembaga sosial masyarakat (UMKM, termasuk bumdes, PKK, dasa wisma, kader kesehatan, kader sosial desa, dll), dan siapa saja terlibat dalam program MBG merupakan insfrastruktur yang selayaknya dipetakan.

Keserentakan waktu dalam pelaksanaan program MBG membuat kebutuhan bahan pangan melonjak, pasokan terbatas, dan harga naik di pasaran. Hal ini harus diantisipasi termasuk menetapkan skema menghindari inflasi harga bahan pangan yang terjadi.

Program MBG membawa dampak jangka panjang menyiapkan generasi emas Indonesia. Kebutuhan infrastruktur merupakan keniscayaan.

Menjadi penting menetapkan sasaran dan target prioritas program MBG sehingga insfrastruktur yang tersedia dapat menjangkau sasaran secara efektif dan efisien.