Dukung Keberlanjutan BPJS Kesehatan, DJSN Usul 3 Hal untuk Peningkatan Layanan

KOMPAS.com - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan dalam satu dekade.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si mengatakan, BPJS Kesehatan telah memberi sumbangan signifikan, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam konteks kesehatan.

"Ada hal yang menarik catatan selama sepuluh tahun, rata-rata klaim dari tahun 2014-2024 itu hampir mencapai Rp8,04 triliun. Bisa kita bayangkan angka yang sangat besar per bulan dalam aspek kesehatan, yang tentunya ini memberikan multiplayer luar biasa, baik dalam peningkatan sumber daya manusia maupun sektor kesehatan yang lainnya," kata Prof. Nunung dalam Media Workshop BPJS Kesehatan yang diikuti Kompas.com, Rabu (25/9/2024).

Baca juga: BPJS Surakarta Raih UHC dengan Total Peserta JKN KIS Hampir 100 Persen

Ketua DJSN juga menyampaikan tiga hal yang penting dilakukan untuk mendukung keberlanjutan dan menjaga sustainabilitas Program JKN.

"Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN. Jadi berdasarkan catatan kami, penguatan tata kelola JKN ini dimulai setidaknya dari standar sarana prasarana, administrasi obat, sampai kepada rentang kendali, salah satunya BPJS bisa dilihat secara real time," ujar Nunung.

Nunung melanjutkan, strategi berikutnya yaitu melalui kolaborasi dan sinergi multipihak untuk menjaga keberlanjutan. Oleh karena itu, BPJS perlu mendorong keaktifan peserta melalui tata kelola layanan, termasuk transformasi digital.

"Yang terakhir adalah peningkatan efektivitas program. Kami melihat berbagai program sudah sangat baik, perlu ditingkatkan, terutama mengarah pada kualitas layanan. Sekarang kuantitas sudah tercapai, bagaimana kualitas pelayanan yang merata (ditingkatkan), dari Aceh sampai Papua," katanya.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan: Inovasi Digital Pengenal Wajah FRISTA Permudah Verifikasi Identitas

Capaian BPJS Kesehatan dalam satu dekade dan keberlanjutan di pemerintahan mendatang

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, per 1 September 2024 lebih dari lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade.

Ghufron juga menjelaskan, dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). BPJS kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

Dirut BPJS Kesehatan juga memaparkan bahwa inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan. Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi.

Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Ghufron menjelaskan bahwa melalui penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.

“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terang Ghufron.

Baca juga: Catatan Kritis Persiapan Penerapan KRIS BPJS Kesehatan