Anggota DPR Usulkan Cukai Rokok untuk Pembiayaan Program MBG

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari cukai rokok.

Menurutnya, dana yang diperoleh dari cukai rokok cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung implementasi program tersebut.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma, seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/1/2025).

Usulan ini muncul sebagai tanggapan terhadap usulan pembiayaan MBG yang diambil dari zakat.

Baca juga: Pakar Gizi: Susu Tetap Penting dalam Program Makan Bergizi Gratis

Irma menegaskan ketidaksepakatannya dengan ide tersebut dan mengingatkan bahwa zakat sudah memiliki peruntukan yang jelas.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," ujar Irma.

Politisi yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II itu juga mengingatkan agar Program Makan Bergizi Gratis tidak dikaitkan dengan usulan kontroversial yang dapat memicu perdebatan.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," tegasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengusulkan agar pendanaan MBG berasal dari sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swasta, maupun masyarakat.

Menurutnya, pendanaan ini perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Selly.

Baca juga: PB IDI Sarankan Menu Makan Bergizi Gratis dengan Panduan Isi Piringku

Selly juga menyatakan bahwa MBG seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara. Ia menilai sumber pendanaan yang lebih fleksibel, seperti APBN, dana CSR, atau sumber dana lainnya, akan lebih tepat daripada mengandalkan zakat.

Sementara itu, Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, sebelumnya juga mengusulkan agar pembiayaan program MBG melibatkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Menurut Sultan, hal ini sesuai dengan budaya gotong royong yang merupakan bagian dari DNA masyarakat Indonesia.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI di Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan menambahkan, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan MBG dapat dimungkinkan dengan melibatkan zakat yang telah terkumpul.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG)," ujarnya.

Dengan berbagai pandangan yang muncul, pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis terus menjadi topik perdebatan di kalangan anggota legislatif, dengan harapan solusi yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Baca juga: Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis: Perlukah Jadi Prioritas?