KOMPAS.com - Sejumlah harapan dan kriteria ideal menteri kesehatan di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disampaikan para pakar di bidang kesehatan masyarakat. Calon menkes yang dipilih diharapkan adalah orang yang memiliki visi menyehatkan masyarakat.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin berpendapat, menteri kesehatan harus mengerti konsep kesehatan secara keseluruhan, bukan hanya kesehatan perorangan atau membangun rumah sakit saja.
Zaenal menilai, konsep pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan memang penting, namun belum tentu bisa meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Belajar dari pengalaman, pembangunan yang berpusat pada perbaikan di pelayanan kesehatan saja selalu gagal meningkatkan derajat kesehatan.
"Kemampuan daya ungkitnya hanya sampai 30 persen," ujarnya saat ditemui di Kantor Pengurus Besar IDI, Jakarta, pada Rabu (13/8/2014).
Selebihnya, faktor yang mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarkat bukan terletak dalam pelayanan kesehatan, tetapi faktor kemiskinan dan faktor pengetahuan masyarakat. Karena itu, konsep kesehatan ini harus terintegrasi dengan yang lainnya.
Lebih lanjut, Zaenal menjelaskan, wilayah Indonesia terdiri dari 50 pulau besar dan 10.000 lebih pulau kecil, sehingga pembangunan rumah sakit di semua wilayah tidak akan efisien. "Bukannya memperluas cakupan pelayanan kesehatan, tetapi justru sia-sia, karena selain kekuatan ekonomi masyarakat masih rendah, pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan juga," ujarnya.
Ia juga menilai seorang menteri kesehatan harus bisa diterima oleh kalangan profesi yang berkaitan dengan bidang kesehatan. "Bagaimanapun profesi dokter, bidan, perawat, dan sebagainya adalah mitra menteri kesehatan. Sehingga kalau sampai ditolak oleh kalangan profesi tentu akan sulit," ungkapnya.
Penyehatan
Sementara itu, mantan Ketua IDI Kartono Mohammad mengatakan, seorang menteri kesehatan perlu memiliki konsep mengatasi problem kesehatan, bukan hanya pada aspek pengobatan, tetapi juga penyehatan. Menurut dia, kesehatan rakyat Indonesia adalah hal yang terpenting karena itulah yang membuat mereka produktif sehingga menguntungkan negara.
"Bila hanya berfokus pada pembangunan rumah sakit atau penyebaran dokter, itu namanya masih aspek pengobatan. Aspek penyehatan terdiri dari pembuatan kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat sehat, salah satunya kebijakan mengurangi merokok," ujarnya saat dihubungi Jumat (15/8/2014).
Selain itu, Menteri Kesehatan perlu memiliki integritas, tidak korupsi, dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Menteri Kesehatan juga harus mampu membuat kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan masa jabatannya, tetapi berkesinambungan, karena didasari oleh pemahaman mendalam soal permasalahan kesehatan di Tanah Air.