Tokoh Lintas Agama Serukan KPU Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Himbauan dan desakan kalangan tokoh lintas agama terhadap KPU untuk menyelesaikan masalah DPT pada pemilu legislatif, agar tidak terulang di pemilu presiden tampaknya tidak diacuhkan KPU. Pengabaian ini terbukti sekarang, hanya beberapa hari menjelang pemilihan presiden, DPT kembali dipersoalkan. Selain itu, tokoh agama juga melihat adanya indikasi KPU tidak netral dengan membuat surat, spanduk dan selebaran sosialisasi yang mengarahkan pada kandidat presiden tertentu.

Itu sebabnya, sejumlah tokoh agama di Jakarta, Kamis (2/7) tergerak untuk menyer ukan agar KPU netral dan diperbolehkan penggunaan KTP demi demokrasi dan legitimasi pemimpin yang terpilih pada pemilu mendatang.

Tokoh agama yang hadir diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua MUI Amidhan, Ketua Walubi Dr Rusli, Sekjen PGI Richard Daulai, Sekretaris KWI Romo Harsono, Sekjen d Indonesian Committee of Religions for Peace Theophilus Bela, Sekjen d Majelis Tinggu Agama Konghucu (Matakin) Uung Sendana, Sekjen Forum Komunikasi Kristiani Jakarta Gustaf Dupe, Tokoh Kristen Bonar Simangunsong, Susy Bastiaans dari Wanita Katolik , dan SAL Tobing Silitonga dari Wanita Kristen Protestan.

Tokoh lintas agama, menurut Din, juga prihatin dengan perkembangan masalah DPT kembali terulang pada pemilu pilpres. Padahal, pilpres merupakan agenda demokrasi penting dan strategis untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kami menyerukan agar seluruh anak bangsa dan umat agama masing-masing menggunakan hak pilih sebaik-sebaiknya," ujarnya.

Theophilus berharap, KPU dapat bertindak sebagai wasit yang jujur adil dan netral, yang tidak condong pada salah satu peserta pilpres. Karena ketidaknetralan KPU akan menciderai demokrasi.

Tokoh lintas agama juga menawarkan solusi agar KTP dapat dijadikan dasar untuk memilih, terutama bag i rakyat yang berhak memilih namun tidak masuk dalam DPT. Tentang kekhawatiran adanya KTP ganda, mereka mengusulkan agar menggunakan tinta kualitas baik sehingga pemilih yang sudah menggunakan hak suaranya, tidak bisa memilih dobel.

Untuk itu, memang dipe rlukan perpu, dan keinginanan niat baik dari semua pihak agar hak rakyat tidak dicederai oleh ketidakmampuan administrasi KPU dalam membuat DPT.