Perempuan dan Pengabaian Hak Anak atas ASI

Di Finlandia, ibu yang mau menyusui bayinya mendapatkan imbalan dari pemerintah. Ini menunjukkan besarnya perhatian negara terhadap tumbuh kembang seorang anak.

Indonesia tidak akan mampu memberi imbalan bagi perempuan menyusui, tetapi paling tidak kaum perempuan harus diberi kesempatan dapat secara leluasa memberikan ASI bagi anaknya.

Sebab itu, perlu ada komitmen dari pemerintah untuk memberikan cuti melahirkan sesuai kaidah ASI eksklusif, yaitu enam bulan pascamelahirkan. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Kesehatan adalah dua institusi negara yang harusnya paling risau dengan kenyataan rendahnya pemberian ASI eksklusif yang akan berdampak pada kualitas hidup anak.

Mengapa kita mengabaikan sumber daya nutrisi yang murah dan selalu tersedia, yaitu ASI? Mengapa kita membiarkan seorang ibu untuk tidak menyusui anaknya karena pekerjaan di kantor tidak bisa ditinggalkan?

Perempuan yang tidak menyusui secara eksklusif selama enam bulan mengalami kerugian karena memikul biaya pembelian susu formula. Ditambah lagi, perkembangan intelektualitas anak mungkin kurang optimal karena tidak mendapatkan ASI secara semestinya.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk miskin sangat banyak. Penduduk miskin ini tidak seyogianya membelanjakan penghasilannya yang pas-pasan untuk membeli susu formula. Tuhan telah membekali kaum perempuan dengan ASI sebagai makanan bayi yang telah dilahirkannya.

Kalau perempuan harus menyusui anaknya secara eksklusif selama enam bulan, maka kantor atau instansi tempatnya bekerja harus mendukung hal ini. Sebab itu, diperlukan terobosan perubahan kebijakan cuti bagi perempuan (dari 3 bulan menjadi 6 bulan) agar tercapai perbaikan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

Istilah breastfeeding father perlu disosialisasikan bukan sebagai bentuk kekenesan perempuan, tetapi lebih untuk menyadarkan para suami agar selalu memberi dukungan kepada istrinya sehingga tidak gampang menyerah dalam memberi makanan alamiah terbaik (ASI) bagi bayinya.

Ali Khomsan Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat, FEMA IPB