Pemerintah Harus Punya 'Single Gateway'

JAKARTA, KOMPAS.com — Menurut ahli digital forensik, Ruby Alamsyah, metode pemblokiran situs porno yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika belum efektif jika hanya mengandalkan kerja sama dengan internet service protokol atau ISP.

Menurut dia, pemerintah harus memiliki single gateway yang memungkinkan pemerintah memblokir langsung situs-situs porno tanpa bantuan ISP, seperti yang diterapkan di China.

"Pemerintah dalam hal ini belum punya infrastuktur untuk memblokir independen," kata Ruby saat dihubungi Kompas.com, Kamis (12/8/2010).

Dengan single gateway yang langsung dikelola pemerintah, pengawasan situs porno berada sepenuhnya di tangan pemerintah. Hal tersebut memang terdengar tidak demokratis dan lebih cocok diterapkan di negara seperti China.

"Di China, pertama, dia menerapkan single gateway yang digunakan, dioperasikan, dimonitor pemerintah. Konten yang baik, yang enggak baik, diatur full," katanya.

Selain single gateway, metode pemblokiran di level user juga dinilai efektif. Menurut Ruby, jika pemerintah belum memiliki basis data mengenai situs porno yang benar dan lengkap, maka sebaiknya pemblokiran dilakukan dengan memasang perangkat lunak antipornografi di rumah-rumah, sekolah, dan warung internet.