Tenaga Kesehatan Dilarang Promosikan Susu Formula

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga dan fasilitas kesehatan dilarang mempromosikan dan memberikan susu formula, bagi bayi yang baru lahir. Hal itu guna mendorong bayi mendapatkan ASI eksklusif, selama enam bulan pertama kehidupan bayi, yang saat ini masih rendah pelaksanaannya di Indonesia.

Hal itu terungkap dalam acara Diseminasi Informasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Kepada Pemangku Kepentingan Lintas Program dan Lintas Sektor , Kamis (14/6/2012) di Jakarta. PP itu disahkan pada 31 Maret 2012.

Kepala Bagian Peraturan Perundang-undanganan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, Riati Anggriani, mengatakan, PP Pemberian ASI Eksklusif menjamin dan mendorong bayi mendapatkan ASI eksklusif yang terbukti besar manfaatnya.

Untuk itu, PP itu melarang setiap tenaga kesehatan memberikan susu formula bayi atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program ASI eksklusif . Setiap tenaga kesehatan juga dilarang menerima atau mempromosikan susu formula bayi.

Demikian juga halnya fasilitas keseh atan. Larangan lainnya ialah pemberian contoh produk cuma-cuma pada ibu hamil dan baru melahirkan, penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah, pemberian potongan harga, penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi susu formula, dan pengiklanan susu formula bayi di media massa, baik cetak maupun elektronik.

Menurut Riati, dalam peraturan itu, ASI bisa tidak diberikan jika ada indikasi medis yang ditentukan dokter atau bidan dan perawat bagi daerah yang tidak ada tenaga dokter. Kondisi lainnya ialah jika ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.

Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan, Minarto, menambahkan, sanksi bagi pelanggar PP tersebut mulai dari teguran lisan, tertulis, dan pencabutan izin.

Dia mengatakan, cakupan ASI eksklusif masih rendah yakni 31 persen. Rendahnya cakupan ASI dikare nakan ibu belum yakin betul manfaat dan arti penting ASI, lingkungan seperti tempat umum dan bekerja yang belum mendukung, dan pemasaran tidak terkendali susu formula.