Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/09/2014, 16:17 WIB
EditorLusia Kus Anna

KOMPAS.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tak bisa memaksa semua rumah sakit swasta untuk bergabung dalam program itu. Padahal, keterlibatan rumah sakit swasta amat penting untuk mengantisipasi terus meningkatnya jumlah pasien yang menjadi peserta program itu.

”Kalau rumah sakit swasta yang menyasar masyarakat kelas menengah tak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka saat semua warga negara sudah menjadi peserta JKN, mereka tidak akan bisa bertahan hidup,” kata Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi, di Jakarta, Sabtu (13/9).

Adapun RS swasta kelas atas tetap akan bisa bertahan hidup karena pasarnya tersedia. Kelompok masyarakat kelas atas biasanya memanfaatkan RS swasta kelas atas sebagai alternatif berobat selain ke luar negeri.

Jika bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, hal itu demi mengakomodasi konsumen yang tidak mau rugi, yaitu memanfaatkan kepesertaan dalam JKN yang iurannya murah plus keikutsertaan dalam asuransi kesehatan swasta. Selisih tarif dengan yang ditetapkan BPJS Kesehatan itu yang ditanggung asuransi swasta.

Hingga awal September, 1.551 RS bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, 600 RS di antaranya adalah RS swasta. Menurut data Kementerian Kesehatan, dari 2.360 RS di Indonesia, ada 733 RS swasta nonprofit, 701 RS swasta profit, dan 66 RS swasta BUMN. Adapun 860 RS pemerintah wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Irfan menyatakan, kini ada sejumlah RS swasta ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun, ada sejumlah RS swasta belum jelas tipenya. Bahkan, ada sejumlah RS swasta dikategorikan BPJS Kesehatan sebagai klinik pratama karena terlalu kecil. Untuk RS swasta kelas atas, belum ada yang mengajukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

”BPJS Kesehatan belum bisa bekerja sama dengan RS yang belum ditetapkan tipenya oleh Menteri Kesehatan,” katanya. Kejelasan tipe itu dipakai sebagai dasar penentuan tarif layanan. Selain itu, belum disetujuinya permohonan kerja sama RS itu untuk menjaga mutu layanan bagi peserta JKN.

Pihaknya juga mengecek prasyarat fasilitas kesehatan dan dokter praktik mandiri yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. ”Kami harus memastikan surat tanda registrasi dan izin praktik dokter masih berlaku,” katanya.

Belum tertarik

Menanggapi masih ada keengganan sejumlah RS swasta bergabung dengan BPJS Kesehatan karena tarif dianggap terlalu rendah, Irfan mengatakan, tarif ditentukan para ahli, melibatkan berbagai pihak dengan mengumpulkan tarif layanan dari berbagai tipe RS. Hasilnya, tarif paket layanan RS untuk tindakan sama bisa berbeda berkali lipat.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Sumber KOMPAS
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+