Calon Menteri Kesehatan Sebaiknya Bukan Politikus

Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan bernegara. Menkes akan mengemban tugas yang cukup berat di tengah banyaknya persoalan bidang kesehatan di Indonesia. Untuk itu Menkes dinilai sebaiknya berasal dari kalangan profesional atau bukan dari partai politik.

"Terlalu riskan kalau menyerahkan ke politisi. Apalagi politisi tidak begitu mengerti tentang kesehatan, banyak masalahnya," ujar Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zainal Abidin di Kantor IDI, Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Menurut Zainal, Kemenkes harus mengerti mengenai konsep kesehatan secara menyeluruh. Mulai dari langkah pencegahan, sosialisasi kesehatan, dan penanganannya. Menkes juga diminta dapat bekerja sama secara baik dengan kementerian terkait dan profesi strategis, termasuk dengan para dokter, perawat, bidan, hingga apoteker.

"Harus dekat.  Artinya kalau dia ngomong apa semua dengar. Kalau ditolak oleh kelompok ini saya yakin dia lumpuh. Karena itu, dia musti diterima dengan baik," lanjutnya.

Hal senada dikatakan Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Wijayarta. Menurut dia, selain dari kalangan profesional, calon Menkes harus punya rekam jejak yang baik.

"Orangnya harus bersih, jujur, tidak pernah terlibat kasus seperti korupsi, maupun masalah klinik, dan misalnya yang gelar doktor jangan plagiat. Harus profesional, tidak ada hubungan dengan partai," ujar Marius.

Marius mengatakan, meskipun Menkes dari kalangan profesional misalnya dokter, ia pun harus bekerja profesional dan memiliki program kerja yang jelas untuk menyentuh masyarakat secara menyeluruh.

"Kalau dasar profesional dari dokter, nanti jangan hanya membela dokter dan dia harus lepaskan profesi dokter," kata dia.

Saat ini ada sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Menkes Nafsiah Mboi. Mereka diantaranya mantan Ketua IDI yang saat ini menjabat Direktur BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Agus Purwadianto.

Sementara itu, seperti dikutip dari Harian Kompas, Jokowi-JK sudah memastikan tujuh kementerian yang harus diisi oleh kalangan profesional murni. Tujuh kementerian itu adalah Keuangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum, Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan.

Adapun hari ini, Jokowi-JK melalui tim transisi telah menyerahkan 43 calon anggota kabinetnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Nantinya, calon para pembantu Jokowi-Jusuf Kalla itu akan ditelusuri kedua lembaga tersebut.