Keadilan dalam Kesehatan

Kalau seseorang sakit, beban ekonomi tinggi, penderita tak produktif. Karena itu, kami akan dorong pencegahan, misalnya jaga perilaku makan, mendorong pola makan gizi seimbang.

Bagaimana menjamin kesehatan masyarakat?

Saya sangat gembira dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional sejak Januari 2014. Artinya, warga tak mampu dibantu pemerintah. Kini jumlahnya 86,4 juta orang. Kami berharap warga yang dibantu bisa lebih tinggi, sekitar 96,7 juta orang. Jadi, masih ada 10,3 juta orang belum tercakup bantuan iuran pemerintah. Mereka akan diberi Kartu Indonesia Sehat.

Program Indonesia Sehat tak berbeda dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi, peserta JKN tetap bisa berobat. Tetapi, layanan terbatas?

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan harus bekerja sama dengan rumah sakit. Kami kewalahan kalau tak dibantu rumah sakit swasta.

Kondisi ini sementara karena banyak orang sakit dan sebelumnya tak punya biaya berobat. Banyak pasien gagal ginjal butuh cuci darah, tetapi hanya beberapa rumah sakit bisa melayani. Ada rumah sakit swasta, tetapi belum bekerja sama dengan BPJS.

Pemerataan tenaga medis?

Harus dipikirkan matang kebijakannya, baik layanan primer, sekunder, maupun tersier. Layanan tersier baru ada di kota besar.

Bagaimana menurunkan angka kematian ibu?

Kami akan evaluasi penyebabnya. Nanti disempurnakan. Sebenarnya dukungan medis itu 30 persen, selebihnya gizi. Tingginya angka kematian ibu bisa dari gizi, perumahan tak sehat, air tak bersih, keterbatasan infrastruktur, dan sumber daya manusia. Nanti kami lihat lubang-lubangnya untuk diperbaiki.

Pelibatan daerah?

Saya akan mendekati asosiasi pemerintah kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Mereka itu ujung tombak. Kami dari pusat memfasilitasi.

Ada keinginan melembagakan Pencerah Nusantara?

Belum tentu model Pencerah Nusantara (program inovasi bidang kesehatan untuk puskesmas) sempurna. Ini mau proses gabung dengan model di Kementerian Kesehatan. Nanti dicari model lebih optimal. Hal bagus di Pencerah Nusantara adalah pelatihan untuk menggodok mental, harus dipikirkan kemampuan anggaran Kemenkes.

Perbaikan gizi?