Salah Kaprah Sistem Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer

Ini hal yang bisa dicegah kalau dari awal ibu hamil ini dimonitor secara ketat untuk mengkonsumsi obat antihipertensi.

Tapi kenyataanya, puskesmas dibantu satu bidan desa tiap desa pun masih kurang sekali untuk upaya tersebut.

Itu baru permasalahan AKI. Padahal tugas puskesmas bukan cuma itu, stunting, TBC, penyakit tidak menular, penyakit berbasis lingkungan, dan masih banyak lagi.

Beberapa studi dan diskusi kasus pun menyatakan bahwa penyebab AKI tertinggi itu bukan kemalasan ibu hamil datang ke tempat pelayanan kesehatan.

Di daerah saya bukan juga karena akses ke pelayanan kesehatan sulit terjangkau, bukan itu. Tapi lebih banyak terjadi akibat keterlambatan deteksi dini kehamilan yang bermasalah. Yang merupakan tugas pelayanan kesehatan tingkat primer.

Bagimana deteksi dini bisa tajam, kalau hanya diserahkan ke puskesmas kan?

Saya hanya membayangkan suatu situasi di mana beban puskesmas akan sedikit berkurang apabila DPM/klinik di wilayahnya pun mau menjalankan upaya pelayanan primer berorientasi kedokteran komunitas.

Tapi kenyataannya dari lima DPM di wilayah kerja saya, baru ada satu DPM yang bekerjasama dengan BPJS.

Dinas Kesehatan sebenarnya sudah membuat maping kebutuhan fasilitas kesehatan berbasis kedokteran komunitas di setiap wilayah. Tentu saja harus segera terpenuhi.

Akan tetapi aturan tetaplah sebatas aturan kalau pemenuhan target ini tidak dilakukan dengan serius.

Ada banyak negara yang menerapkan konsep kedokteran komunitas/dokter keluarga di sistem pelayanan kesehatan tingkat primernya. Di antaranya untuk negara anggota ASEAN adalah Thailand, Vietnam dan Philipina. Di atas kertas upaya pengendalian AKI mereka jauh lebih baik dibandingkan negara kita.

Beberapa kali mengikuti rapat evaluasi dengan dinas kesehatan tingkat kabupaten, provinsi bahkan Kemenkes, selalu ditekankan bahwa kolaborasi yang baik antara puskesmas dengan jejaring dalam hal ini DPM dan klinik, adalah kunci sukses progran penaggulangan penyakit apapun.

Permasalahannya bagaimana bisa berjalan baik kalau sistem tidak mendukung. DPM dan klinik kebanyakan ‘dibiarkan’ asyik dengan hanya upaya kuratif semata.

Kalau betul pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan berupaya serius dalam penanggulangan berbagai macam penyakit, semestinya regulasi aturan pelayanan kesehatan tingkat pimer berbasis kedokteran komunitas lebih diperketat lagi.

Lebih banyak lagi DPM/klinik yang didorong untuk menjalin kerjasama dengan BPJS. Namun di sisi lain tersedia juga sistem reward untuk mereka yang mau dan bersedia menjalankan regulasi ini.