G20 Didesak Berani Atasi Monopoli Vaksin Covid-19 oleh Negara Maju

KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung di C20 mendesak G20 lebih aktif mengatasi persoalan monopoli vaksin Covid-19 oleh negara maju.

Organisasi yang terdiri atas Indonesia for Global Justice, Indonesia AIDS Coalition, dan People’s Vaccine Alliance Asia ini menyampaikan seruannya selepas menggelar pertemuan yang membahas komitmen G20 pada kesetaraan vaksin dan akses pengobatan global.

Sebagai informasi, data dari Oxford University menunjukkan, negara berpenghasilan rendah hanya memberikan 31,12 dosis vaksin Covid-19 per 100 orang.

Jumlah tersebut cukup rendah dibandingkan negara berpenghasilan tinggi yang mampu memberikan 215,62 dosis vaksin Covid-19 per 100 orang, atau lebih dari enam kali lipat lebih banyak dibandingkan negara berpenghasilan rendah.

Baca juga: People’s Vaccine Alliance Asia Desak G20 Realisasi Kesenjangan Kapasitas Kesehatan

Koordinator People’s Vaccine Alliance Kampanye Regional Asia Lanz Espacio menyebutkan, beberapa negara G20 memang mendukung perluasan trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS) waiver.

Untuk diketahui, TRIPS Waiver adalah skema pemerataan vaksin yang diusulkan India dan Afrika Selatan dalam pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), pada 2 Oktober 2020 lalu.

Dua negara anggota G20 itu mendesak WTO untuk membebaskan kewajiban perlindungan hak atas kekayaan intelektual terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengobatan Covid-19, termasuk vaksin. WTO pun telah sepakat dengan usulan TRIPS Waiver pada Juni 2022.

Namun, Espacio menyebut G20 belum menunjukkan komitmen nyata untuk menangguhkan hak kekayaan intelektual dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengobatan Covid-19 tersebut.

“Negara-negara G20 perlu belajar dari pandemi Covid-19. Aturan kekayaan intelektual menjadi ganjalan utama berbagi teknologi yang penting untuk produksi produk medis yang cepat saat pandemi,” jelas dia, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (21/11/2022).

“Kami menunggu rencana yang jelas bagaimana G20 akan mengatasi hambatan ini untuk pandemi sekarang dan yang akan datang,” kata Espacio lagi.

Baca juga: Seruan Atasi Kesenjangan Kapasitas Kesehatan Mengemuka di KTT G20

Menurut Koordinator People’s Vaccine Alliance Kampanye Regional Asia ini, Presidensi G20 tidak membahas aturan kekayaan intelektual di beberapa sesi pertemuan Menteri Kesehatan atau Health Working Group G20.

Koordinator Kelompok Kerja Global Civil-20 Health and Vaccine Access Agung Prakoso menyebut, absennya pembahasan aturan kekayaan intelektual kesehatan di pertemuan G20 merupakan langkah mundur dalam kesetaraan vaksin global.

“Ini isu krusial. Absennya pembahasan isu ini merupakan langkah mundur dalam kesetaraan vaksin global. Dunia membutuhkan Presidensi G20 yang mau berjuang untuk menghilangkan hambatan yang akan menghalangi negara berkembang untuk memproduksi vaksin dan obat,” kata Agung.

Baca juga: Perkuat Aristektur Kesehatan Global, G20 Kumpulkan Dana Pandemi 1,4 Miliar Dollar AS

Ia berpendapat, negara kaya dan raksasa perusahaan farmasi selama ini mengincar akses genomik dan sampel patogen dari negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk data pengembangan obat guna memerangi pandemi ke depan.

Di sisi lain, G20 dipandang belum menentukan bagaimana warga negara berkembang bisa mengakses atau memetik manfaat dari riset tersebut.

Peneliti Senior Indonesia for Global Justice Lutfiyah Hanim turut mengingatkan, komitmen berbagi genomik rentan penyalahgunaan data oleh perusahaan farmasi.

“Jika negara berkembang bersedia berbagi data patogen atau genomik, maka negara kaya harus membalas dengan transfer teknologi medis atau apa pun yang dikembangkan sebagai imbalannya. Ini adalah masalah kedaulatan,” kata dia.

Baca juga: 8 Kesepakatan Diplomasi Bilateral Bidang Kesehatan Indonesia di G20