People’s Vaccine Alliance Asia Desak G20 Realisasi Kesenjangan Kapasitas Kesehatan

KOMPAS.com - People’s Vaccine Alliance Asia mendesak forum G20 untuk merealisasikan kesenjangan kapasitan kesehatan.

Desakan tersebut disampaikan merespons seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Selasa (15/11/2022).

Jokowi menyerukan agar negara maju melibatkan negara berkembang, termasuk untuk akses vaksin, manufaktur, dan riset sebagai penguatan arsitektur kesehatan global.

Baca juga: Seruan Atasi Kesenjangan Kapasitas Kesehatan Mengemuka di KTT G20

Koordinator Aliansi Vaksin Rakyat Asia Lanz Espacio pesimistis dengan seruan tersebut.

“Komunike memiliki pembicaraan yang menjanjikan mengenai akses global vaksin dan obat. Tapi, bicara itu mudah,” kata Espacio, mempertanyakan realisasi seruan di G20, lewat siaran pers kepada, Kompas.com, Rabu (16/11/2022).

Koalisi yang membawahi 60 organisasi masyarakat sipil dan mengkampanyekan keadilan akses vaksin, tes, dan perawatan Covid-19 ini menyebut; para pimpinan G20 sebenarnya punya iktikad baik komitmen akses transfer teknologi sampai imunisasi sebagai barang publik global.

Namun, selama ini belum ada realisasi vaksin sampai obat-obatan yang terjangkau dan tersedia bagi semua orang pada waktu bersamaan.

“Saat ini, anggota G20 seperti Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Jepang membuat frustasi upaya Organisasi Perdagangan Dunia untuk mengurangi produksi obat generik Covid-19,” ujar Espacio.

Baca juga: Perkuat Aristektur Kesehatan Global, G20 Kumpulkan Dana Pandemi 1,4 Miliar Dollar AS

“Kata-kata menjanjikan dari pimpinan G20 terasa hampa, kecuali para pimpinan G20 benar-benar mengatasi hambatan kekayaan intelektual yang mencegah negara berkembang membuat vaksin dan perawatan kesehatan mandiri,” imbuh dia.

Menurut Espacio, kesenjangan pembiayaan yang sangat besar dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi antara negara berkembang dan negara maju yang tidak segera diatasi bisa jadi ancaman kesehatan global ke depan.

“Pembentukan dana pandemi yang tata kelolanya melibatkan negara berkembang dan masyarakat sipil merupakan langkah penting pertama menuju kesiapsiagaan dan respons pandemi yang inklusif,” ujar dia.

Baca juga: 8 Kesepakatan Diplomasi Bilateral Bidang Kesehatan Indonesia di G20