Menko PMK Sebut Jaminan Kesehatan Mengurangi Beban Kemiskinan

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P mengapresiasi pencapaian pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Menko PMK saat menghadiri acara penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) digelar oleh BPJS Kesehatan, Kamis (8/8/2024) di Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur.

Baca juga: Mengantar Askara Doyan Makan Nasi...

Dalam sambutannya, Muhadjir menyampaikan bahwa jaminan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan bagian penting dari perlindungan sosial dan strategi pengurangan beban dari kemiskinan.

Kini, ia berharap masyarakat bisa mendapat akses kesehatan dan pelayanan yang baik.

"Yang menjadi titik sentral pelayanan adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal serta memperluas edukasi mengenai preventif," kata Menko PMK.

Adapun tantangan yang saat ini masih dihadapi dalam pelayanan kesehatan, menurut Muhadjir yaitu terkait pemerataan fasilitas kesehatan.

"Angka yang tinggi tidak ada artinya jika seluruh masyarakat Indonesia tidak mendapat pelayanan kesehatan yang layak," kata Muhadjir Effendy.

Oleh sebab itu, Muhadjir Efendy berharap capaian tinggi dari jumlah peserta JKN dikuti dengan peningkatan fasilitas pelayan kesehatan di semua daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti MSc., PhD menyampaikan jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia.

Ghufron Mukti melanjutkan, pencapaian ini tidak hanya dilihat dari jumlah peserta JKN, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Baca juga: Gibran Sebut Nasi Bisa Diganti Mi untuk Makan Bergizi Gratis, Ini Komentar Dokter Gizi

Adapun upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) per 1 Agustus 2024.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.