Pemerintah Dinilai Tak Serius Garap Sektor Kesehatan

 

Angka ini juga kurang separuh dari Malaysia dan Singapura, yang mematok biaya kesehatan sebesar 10 persen dari total anggaran keseluruhan.

 

"Anggaran membuktikan seberapa serius pemerintah menuntaskan permasalahan kesehatan. Dengan anggaran yang sangat kecil sosialisasi tak bisa merata dilakukan. Belum lagi membantu penduduk daerah terpencil mengakses fasilitas kesehatan," kata peneliti dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Irawan Saptono, Senin (11/11/13), di Jakarta.

 

Dengan keterbatasan ini tak heran jika masalah kesehatan di Indonesia tak kunjung selesai. Hal ini dibuktikan angka kematian ibu saat melahirkan yang masih tinggi. Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, angka kematian ibu (AKI) akibat melahirkan mencapai 359 per 100 ribu kelahiran. Angka ini jauh dari target Millenium Development Goals (MDG's) sebesar 102 per 100 ribu kelahiran. Angka ini bahkan naik 40 persen dibanding SDKI pada 2007 sebesar 228 per 100 ribu kelahiran.

Hal ini mengindikasikan, dalam satu jam ada 3-4 ibu yang meninggal karena melahirkan.

 

"Kalau terus begini bukan tidak mungkin target MDG's tak tercapai. Kecuali ada komitmen serius pemerintah untuk memperbaiki, walau MDG's berakhir," kata peneliti dari Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Wiratmo Probo.

 

Perbaikan ini dinilai semakin penting menjelang pelaksanaan JKN 2014, yang tinggal menghitung hari.  Perbaikan ini terletak pada pembenahan puskesmas dan tenaga kesehatan, sebagai ujung tombak pelayanan. Probo mengatakan, dari 9.000 jumlah total puskesmas di seluruh Indonesia hanya 2000 yang merupakan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Puskesmas PONED mayoritas terletak di Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan untuk kawasan timur berjumlah kurang dari 10 persen.

 

Puskesmas PONED memungkinkan pelayanan lebih baik pada ibu yang melahirkan. Hal ini dikarenakan kelengkapan fasilitas, yang memungkinkan penanganan kegawatdaruratan dalam melahirkan selama 24 jam. Di fasilitas ini ibu juga bisa mendapat pelayanan terkait kasus pendarahan, trauma lahir, hingga bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

 

Tiap puskesmas harus dilengkapi sedikitnya 1 tenaga kesehatan untuk menangani ibu melahirkan. Sayangnya, saat ini hanya terdapat 2.350 dokter kandungan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jumlah yang tak cukup ini harus dibantu bidan, yang memiliki jumlah total lebih banyak.

 

"Kami mengusulkan supaya para bidan, terutama di daerah terpencil, diberi insentif. Insentif ini tak selalu berbentuk uang. Misalnya motor atau kendaraan lain untuk membantu tugasnya," kata Probo.