PR Panjang Tangani Kanker Payudara

Survei yang dilakukan Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta tahun 2005 menunjukkan, 80 persen masyarakat tidak mengerti pentingnya pemeriksaan dini payudara. Hanya 11,5 persen yang paham, sementara sisanya tidak tahu (8,5 persen). Ini masih ditambah dengan ketakutan payudara diangkat sampai keharusan membayar biaya berobat yang mahal sehingga banyak pasien menunda kedatangannya ke tempat pelayanan kesehatan dengan memilih mencari pengobatan alternatif.

Faktor lain adalah pemerintah memang belum memprioritaskan penanganan kanker sehingga belum ada program penanggulangan secara terpadu, dari hulu sampai hilir. Deteksi dini dan skrining yang menjadi kunci tingkat bertahan hidup yang tinggi, sebagai contoh, belum terorganisasi.

Upaya untuk mengajak masyarakat melakukan deteksi dini masih banyak berasal dari kelompok-kelompok yang peduli, umumnya lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, atau perorangan. Mereka datang ke suatu tempat dan kemudian memberikan penyuluhan yang diikuti dengan tawaran program deteksi dini.

Inisiatif semacam itu tentu pantas diapresiasi karena bisa menembus berbagai kalangan dan kawasan yang mungkin tidak terjangkau pemerintah. Namun, dalam jangka panjang dan untuk skala yang lebih luas pemerintah tidak bisa mengandalkan inisiatif tersebut semata karena sifatnya yang hanya sesekali, sering kali tidak ada kelanjutannya dan terutama adalah tidak merata.

Rencana strategis

Departemen Kesehatan sebenarnya sudah membuat perencanaan upaya penanggulangan kanker terpadu, termasuk di dalamnya kanker payudara. Secara umum, pemerintah pusat bertugas menyiapkan infrastrukturnya, mulai dari aspek legal, penyediaan modul dan media promosi, prosedur pelaksanaan dan pengawasannya, hingga ke penyediaan peralatan dan perlengkapannya.

Dalam penanganan kanker payudara, ketersediaan alat dan sumber daya manusia adalah kuncinya. Deteksi dini yang berperan amat penting, misalnya, perlu ditindaklanjuti dengan perangkat tambahan untuk mengakuratkan pemeriksaan.

Selanjutnya, pemerintah provinsi bertanggung jawab mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Mulai dari menilai sarana dan prasarana, mencukupi kebutuhan sumber daya manusia dan keahliannya, sampai ke pemantauan dan pengolahan datanya. Sementara pemerintah kabupaten/kota lebih berperan sebagai pelaksana di lapangan.

Akan tetapi, pekerjaan rumah dalam penanggulangan kanker payudara sebenarnya masih panjang. Rencana strategis pemerintah yang kelihatannya lengkap dan mengakomodasi semua kebutuhan belum tentu mudah diterapkan di lapangan.

Upaya promotif preventif adalah salah satu contohnya, karena memerlukan perubahan paradigma berpikir para pelaksana di lapangan yang selama ini lebih banyak berkutat dengan penanggulangan secara kuratif. Dengan demikian, petugas kesehatan yang selama ini lebih banyak menunggu orang sakit datang ke tempat pelayanan kesehatan harus lebih aktif mendatangi komunitas dan memberikan penyuluhan.