Munir dan Perjuangan HAM
Dari sudut pandang politik, pembunuhan Munir hanya satu di antara sejumlah masalah hukum yang tak kunjung tuntas ditangani pemerintahan yang saat ini berkuasa. Setumpuk masalah lain berupa pelanggaran HAM berat yang pernah diselidiki Komnas HAM tak berujung pangkal. Perkara korupsi subur dan disuburkan kompromi elite penguasa. Yang pasti, kasus Munir ukuran paling sederhana apakah penguasa hari ini tulus bekerja dan berani menegakkan hukum. Di mata dunia, kasus ini simbol ketakadilan struktural. Penuntasannya jadi penentu banyak hal, sejak perlindungan pekerja HAM, reformasi peradilan, hingga reformasi intelijen.
Lebih jauh lagi, kontroversi RUU Intelijen Negara, RUU Keamanan Nasional, dan revisi UU Antiterorisme yang terbaru perlu diuji dengan kasus Munir. Sejauh mana wewenang badan intelijen atau kepolisian menangkap dan memeriksa seseorang tanpa bukti dan didampingi pengacara dapat dijamin tak disalahgunakan.
Perjuangan HAM kini memasuki fase paling dipertaruhkan. Selain kabar Suciwati, tersua pemindahan diam-diam makam Letnan Kolonel Heru Atmodjo dari Taman Makam Nasional Kalibata atas tekanan kelompok tertentu karena dicurigai terllibat G30S. Mengapa putusan memindahkan makam itu diam-diam? Bagaimana statusnya sebagai pemegang Bintang Gerilya Revolusi Kemerdekaan RI?
Gundah ini bertambah jika kita cermati arah kebijakan lima tahunan HAM di tingkat makro. Presiden Yudhoyono terlambat mengesahkan Rancangan Aksi Nasional (RAN) HAM 2010-2014 menjadi RAN HAM 2011-2014. RAN HAM III ini tak lagi mengagendakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Padahal, RAN HAM I 1998-2003 yang disahkan Presiden Habibie dan RAN HAM II 2004-2009 yang disahkan Presiden Megawati merumuskan target yang jelas melalui penyelenggaraan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran sampai rehabilitasi umum eks tahanan politik serta pelurusan sejarah yang dicanangkan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menarik kembali RUU Komisi Kebenaran yang diperlukan bagi pelurusan sejarah.
RAN HAM tak memuat agenda melaksanakan Kesepakatan Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh yang mewajibkan pembentukan Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran Aceh, serta Komisi Bersama Penyelesaian Klaim RI-GAM. Padahal, Ketua MA telah menyetujui pembentukan Pengadilan HAM. Tinggal menunggu keputusan presiden.
Dalam kasus Timtim, SBY kerap membanggakan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk bersama Pemerintah Timor Leste. Setelah mengakui kejahatan kemanusiaan di Timtim, rekomendasi KKP tentang pembentukan Komisi untuk Orang Hilang juga tak dilaksanakan. Lebih jauh lagi, SBY memanfaatkan sikap pasif PBB serta Pemerintah Timor Leste menghindari penuntutan penjahat perang dan kejahatan kemanusiaan di Timtim (1999).
SBY sempat memberi harapan perbaikan kondisi Papua dengan membentuk Majelis Rakyat Papua. Namun, kondisi HAM di Papua terus merosot. Usaha
Tak kunjung ada keadilan untuk pelanggaran HAM berat sebelumnya di Papua, antara lain pembunuhan Theys Elluay dan Aristoteles Masoka (2001) serta Opinus Tabuni (2008). Papua hanya salah satu wilayah berlimpah SDA yang tak diurus baik oleh negara. Reformasi memasuki tahun ke-13. Kian hari kekuasaan pemerintah kian didominasi elite koalisi partai dominan yang mengejar untung sendiri daripada perwakilan, konstituen pemilih, ideologi partai, apalagi keutamaan hajat hidup rakyat. Mereka sibuk mengatur kehidupan bersama dari jalan ekonomi pasar dan doktrin sempit agama.
Masa depan perjuangan HAM kita dipertaruhkan. Untuk seluruh keadaan, perjuangan HAM harus bisa menjawab gejala apa yang kini sebenarnya terjadi dan bagaimana memecahkannya. Un- tuk kasus Munir, jelas negara bertanggung jawab menemukan semua pelaku dan siapa sesungguhnya dalang. Apakah perlu mengganti presiden seperti dikatakan Suciwati?
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
