Ratusan Pohon Hilang Per Tahun

Dalam Rencana Umum Tata Ruang Jakarta 1985-2005 disebutkan, RTH yang ada tinggal 26,1 persen karena kawasan lindung Pantai Kapuk direklamasi dan terjadi konversi lahan besar-besaran di kawasan Senayan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2000-2010 hanya menyisakan 13,94 persen wilayah Jakarta yang menjadi RTH. Kenyataannya, tahun 2007 saja, RTH Jakarta ditaksir tinggal 6,2 persen. Jumlah itu sangat tidak ideal dan tidak sehat bagi kehidupan sebuah kota.

Perwakilan warga Jalan Antasari, Tommy Tamtomo, mengatakan, sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), di jalan itu hanya dimungkinkan untuk menebang 30 pohon. ”Kenyataannya sudah 300 pohon ditebang. Jika jalan layang non tol itu sudah jadi nanti, kami hanya akan menerima buangannya,” katanya.

Berkurangnya RTH dinilai tidak saja menimbulkan dampak ekologis, tetapi juga ancaman bagi masa depan generasi mendatang.

Avianti Armand, seorang ibu rumah tangga yang turut hadir dalam konferensi pers, mengungkapkan keprihatinan akan masa depan anak-anaknya jika RTH di Jakarta terus berkurang.

”Dalam penelitian yang saya baca, polusi udara bisa menurunkan tingkat kecerdasan anak hingga 2,5 poin,” ujar Avianti.

Koalisi Selamatkan Jakarta hari Kamis ini akan melaporkan kejahatan lingkungan karena pelanggaran amdal kepada Polda Metro Jaya. ”Kami juga akan menghitung pohon di sepanjang bakal jalur bus transjakarta Koridor XI dari Cipinang ke Jalan Ngurah Rai,” kata Irvan Pulungan dari koalisi tersebut.

Pohon yang didata bisa dijadikan dasar untuk menghitung berapa jumlah yang nantinya ditebang dan berapa persen RTH hilang akibat pembangunan jalur bus tersebut.

RTRW

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, yang bertemu dengan lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta terkait RTRW yang tidak kunjung disahkan, mengatakan, saat ini banyak pembangunan di Jakarta yang menyalahi tata ruang.

Akibatnya, target RTH di Jakarta tahun 2010 yang semula 13,94 persen turun menjadi 9,9 persen. ”Ini harus ada evaluasi dari pemerintah untuk mengatasi penurunan itu,” katanya.

”Walhi dan aktivis lingkungan perlu masuk ke Dewan Pengawas Lingkungan yang bisa disiapkan wadahnya,” ujar Triwisaksana. (FRO/ARN)