Penanganan Terorisme

Karena itu, muncul upaya agar sedapat mungkin tidak menembak mati terduga pelaku terorisme, sepanjang tidak membahayakan petugas/masyarakat dan kemudian menangkap hidup-hidup. Pendekatan keras masih diperlukan, tetapi harus dibatasi penggunaannya hanya pada kondisi paling darurat. Sejumlah alternatif dalam operasi di lapangan dapat ditempuh dan menjadi prosedur standar.

Pendekatan lain adalah pendekatan lunak (soft approach). Ini lazim dilakukan melalui program deradikalisasi seperti mengedepankan fungsi intelijen dan pembinaan masyarakat tingkat mabes dan kewilayahan yang mencakup kemitraan, serta kebijakan berbasis persetujuan dan legitimasi publik, bukan sekadar menerapkan peraturan.

Selanjutnya perlu tindakan preventif bukan reaktif, pendekatan interagensi dan memperkuat kewaspadaan masyarakat agar tidak terpengaruh terorisme dan tidak bersimpati kepada gerakan terorisme. Pemerintah sebaiknya menyelesaikan akar masalah lokal (seperti dalam kasus Poso dan daerah konflik lainnya) serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi daerah dan masyarakat yang terkena paham radikal untuk menetralkannya. Sistem keamanan lingkungan yang pernah ada dengan wajib lapor bagi orang asing bisa dihidupkan lagi.

Di sisi pendidikan, perlu pengayaan kurikulum pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan.

Deradikalisasi

Program deradikalisasi pada dasarnya berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah. Caranya dengan memberikan pengalaman baru yang didapat bukan dari medan perang, tetapi dari kehidupan sosial lewat interaksi antarmanusia secara terbuka dan inklusif agar mendapat pemahaman yang benar soal jihad dan terorisme.

Dalam memerangi terorisme harus mempertimbangkan hukum, sosial, dan budaya bangsa karena bila tidak justru akan menciptakan kondisi yang kontra produktif. Oleh karena itu, strategi mengatasi terorisme akan berbeda antarnegara.

Pendekatan lunak adalah upaya deradikalisasi yang dilakukan Polri secara lintas sektoral terhadap akar kejahatan terorisme. Caranya dengan masuk ke dalam kehidupan masyarakat lewat deteksi dini, upaya pencegahan, serta pembinaan terhadap para eks pelaku teror dan pendukungnya. Prioritas dalam pendekatan ini adalah para keluarga serta komunitas para teroris yang telah ditindak.

Tidak semua kekerasan dapat dipadamkan melalui tindak kekerasan. Penanggulangan terorisme membutuhkan kebijakan yang bersifat komprehensif baik dalam tataran kebijakan maupun pelaksanaan kontra terorisme yang umum dan menyeluruh.

Pada dasarnya penanggulangan terorisme tidak hanya terkait penindakan saja, tetapi juga terkait aspek lain yang melibatkan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, BIN, unsur-unsur TNI di daerah, serta unsur lainnya. Pemangku kepentingan lain, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, juga perlu dilibatkan.