Kompas.com - 04/07/2015, 16:00 WIB
EditorLusia Kus Anna

Peneliti Pusat Kesehatan Mental Masyarakat Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Rahmat Hidayat di Kompas, 27 Desember 2013, menyebut masyarakat sedang berubah. Dulu perceraian dianggap aib diri dan keluarga. Kini, cerai lebih mudah diputuskan. "Pernikahan tak lagi dianggap sebagai tujuan hidup, tetapi jalan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup," katanya.

Dari kasus cerai yang diputus pengadilan agama di Indonesia, 70 persen diajukan istri atau cerai gugat. Sisanya adalah cerai talak yang diajukan suami. Pemicu utama perceraian adalah ketidakharmonisan, ekonomi, dan hadirnya pihak ketiga.

Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaaan Kementerian Agama menunjukkan gugat cerai tak hanya dilakukan perempuan yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Banyak pula diajukan oleh istri yang tak bekerja demi mengakhiri ketidakbahagiaan.

"Perempuan sudah punya kesadaran untuk bertindak menghadapi ketidakadilan yang mereka hadapi," ujar Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag Muharam Marzuki.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang juga Wakil Ketua II Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Budi Wahyuni mengatakan, tingginya kasus gugat cerai bukan bentuk perlawanan istri pada suami, melainkan pada ketidaknyamanan hidup.

"Dalam rumah tangga, istri dan anak masih dianggap sebagai obyek. Akibatnya, komunikasi dan relasi kekuasaan di dalam keluarga buruk," ujarnya.

Peneliti perceraian yang juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Asniar Khumas menjelaskan, tingginya perceraian disebabkan tak ada lagi daya tarik positif dalam berumah tangga. Kekerasan, perselingkuhan, dan tiadanya tanggung jawab suami jadi daya tarik negatif pemicu perceraian. "Perempuan tak akan menggugat cerai jika ada dukungan dari keluarga," ucapnya.


Mediasi

Meski kasus cerai di Indonesia amat tinggi, Muharam mengatakan, negara tak serta-merta mengabulkan permohonan cerai. Mediasi harus dilakukan, khususnya oleh keluarga besar pasangan. Namun, mediasi itu tak sekadar meminta pasangan yang berkonflik untuk berdamai, tetapi juga harus mencari solusi dari masalah yang dihadapi.

"Jika keluarga tak bisa, negara melalui Kementerian Agama dan Mahkamah Agung akan memediasi melalui Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)," ujarnya.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.