Bukti Sinergi dan Kolaborasi Jadi Kunci Atasi Stunting

Dalam hal ini, DPPKB memiliki inovasi unggulan berupa program Sultan Nikah Capingan (Konsultasi Pra Nikah Bagi Calon Pinanganten). Program ini telah diberlakukan sejak Agustus 2020.

Purwanti menyebut program Sultan Nikah Capingan diadakan untuk mewujudkan kokohnya ketahanan keluarga. Layanan yang diberikan berupa konsultasi, pemberian buku saku, dan surat keterangan konsultasi.

Baca juga: Jangan Dibuang, Kolostrum Bisa Bantu Cegah Stunting pada Bayi

“Saat proses konsultasi, kami akan memulai skrining terhadap calon pengantin. Petugas akan memberikan edukasi, memberikan pertanyaan kepada calon pengantin, atau menjawab setiap pertanyaan dari mereka,” kata dia.

Kaitannya dengan penanggulangan stunting, Purwanti menyebut, dalam pelaksanaan program Sultan Nikah Capingan, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) salah satunya akan mengedukasi soal delapan fungsi keluarga kepada calon pengantin, termasuk fungsi reproduksi.

Dalam hal ini, manakala calon pengantin wanita diketahui belum mencapai usia 21 tahun, PLKB sesuai prosedur akan memberikan saran agar calon pengantin ini bisa menunda kehamilan.

“Sesuai UU tentang Perkawinan usia minimal kawin perempuan kan sekarang 19 tahun. Padahal dari sisi medis, 19 belum begitu siap untuk hamil. Jadi, harapannya (kehamilan) bisa ditunda dulu untuk menurunkan risiko memiliki anak stunting,” kata dia.

Purwanti memastikan dalam pelaksanaan program Sultan Nikah Capingan, layanan konsultasi tak berhenti dalam sekali pertemuan.

Para PLKB telah disiapkan untuk dapat memberikan pendampingan kepada calon pengantin hingga mereka menikah dan bahkan memiliki anak.

Dengan demikian, DPPKB pun akan mengetahui apakah calon pengantin wanita yang ditemui petugas dalam layanan konsultasi benar baru hamil setelah berusia 21 tahun atau tidak setelah menikah.

“Tindak lanjut dari konsultasi memang calon pengantin diharapkan bentul-betul bisa menunda hamil sampai di usia yang disarankan,” ujar dia.

Purwanti menunjukkan data, sejak Agustus 2020 hingga Februari 2021, DPPKB telah melayani 833 calon pengantin dalam program Sultan Nikah Capingan. Dari jumlah itu, sekitar 50 calon pengantin wanita masih berusia kurang dari 21 tahun.

DPPKB punya data lengkap terkait identitas calon pengantin ini, mulai dari nama, alamat rumah, dan nomor HP. Dengan demikian, petugas KB bisa dengan mudah mendampingi mereka.

“Nanti data ini akan kami bangun sistem. Karena calon pengantin kan akan menjadi ibu, proses edukasi dari petugas nanti akan berlanjut terus saat mereka hamil, pascamelahirkan, sampai punya anak,” kata dia.

Purwanti mengungkapkan, layanan konsultasi dalam program Sultan Nikah Capingan diberikan untuk seluruh agama, tidak dibatasi.

PLKB bisa “menangkap” calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA), kantor kelurahan, maupun tempat ibadah.

Di Solo, ada 34 PLKB atau penyuluh KB yang siap memberikan layanan. Masing-masing PLKB ini juga ditarget harus mencari ibu hamil dan ibu pascasalin untuk diedukasi. Satu petugas diharapkan bisa memberi 336 pelayanan per tahun.

“Namanya saja PLKB, salah satu tugasnya adalah melakukan KIE (komunikasi, informasi, edukasi) kepada keluraga- keluarga yang rentan terhadap masalah Bangga Kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana),” tutur dia.

Baca juga: Jadwal Imunisasi Anak Terbaru Rekomendasi IDAI tahun 2020

Kolaborasi pemerintah-masyarakat-swasta

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakarat (DP3APM) Solo, Sabta, merasa beruntung kesadaran warga Solo terbilang luar biasa dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Ada begitu banyak masyarakat yang telah sudi bergabung dalam kegiatan Posyandu Anak di Solo.

Sedikitnya kini sudah ada 618 Posyandu yang terbentuk di Solo. Posyandu ini menjadi wadah pemeliharan kesehatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat DP3APM memiliki tugas dalam pembinaan kelembagaan Posyandu.

Dia menyebut, tanpa peran serta masyarakat, pemerintah tentu akan kesulitan dalam upaya menekan atau meredam angka kejadian stunting.

“Saya bilang peran serta masyarakat di Solo ini tinggi dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk soal penanganan stuntingini lewat Posyandu,” kata Sabta.

Di tengah pandemi Covid-19, kegiatan Posyandu di sejumlah wilayah di Solo sudah mulai berjalan kembali.

Sabta mengapresiasi para kader Posyandu yang bersedia melakukan pemantauan tumbuh kembang anak secara door-to-door dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat.

“Kebanyakan Posyandu sudah mulai jalan lagi. Kegiatannya menyesuaikan kondisi daerah sekitar kader. Kebanyakan masih dengan berkunjung ke rumah-rumah,” kata dia.

Untuk mendukung mobilitas kader Posyandu, Pemkot selama ini telah menganggarkan dana operasional sebesar Rp4,5 juta per tahun kepada setiap Posyandu lewat Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).

Selain itu, DP3APM sendiri pada 2019 dan 2020 sempat memberikan hibah 618 sepeda kepada pengurus Posyandu di Solo.

“Niat awal hibah sepeda, jika ada balita atau ibu hamil dalam kondisi kurang mampu, tidak sanggup datang ke Posyandu, bisa dicek oleh kader pakai sepeda ke rumah. Sekarang para kader bisa menggunakan sepeda ini untuk door-to-door karena pandemi Covid-19,” tutur Sabta.

Dalam situasi Pandemi, DP3APM sempat pula mengundang para kader Posyandu dari berbagai kelurahan untuk mengikut sosialisasi gizi. Menurut Sabta, ada banyak kader Posyandu yang berminat mengikuti kegiatan tersebut.

DP3APM menyelenggarakan sosialisasi gizi kepada kader Posyandu supaya mereka bisa menjelaskan pentingnya gizi bagi kesehatan ibu dan balita, terlebih lagi di masa pandemi.

“Justru di tengah wabah ini, pengetahuan tentang gizi sangat diperlukan warga, agar daya tahan tubuh pun dapat tetap terjaga dengan baik,” jelas dia.

Sabta menuturkan, Pemkot pada dasarnya sangat terbuka terhadap dukungan dari masyarakat maupun pihak swasta dalam upaya penanganan stunting.

Beberapa kali Pemkot pun merasa sangat terbantu dengan swasta yang berinisiatif mendukung program penanganan stunting, seperti penyelenggaraan sosialisasi kesehatan atau gizi, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pemberian makanan tambahan untuk masyarakat.

Sabta menilai kolaborasi pemerintah dan swasta sangatlah positif dan perlu terus diperkuat di masa depan untuk mendukung pemenuhan nutrisi anak-anak dan tumbuh kembang mereka.

Baca juga: 11 Anjuran IDAI Jelang Akhir Masa Tanggap Darurat Covid-19