Ancaman Anak Kerdil Kala Pandemi…

DPPKB sendiri terlibat dalam upaya penanganan stunting dengan pendekatan keluarga.

Sama dengan DKK, DPPKB juga turut menyasar kalangan remaja untuk mencegah stunting.

DPPKB punya program kampanye Triad KRR.

Triad KRR adalah tiga ancaman dasar yang dihadapi oleh remaja mengenai kesehatan reporoduksi, yaitu seks bebas, pernikahan dini, dan napza (narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).

“Jadi di Solo kami garap dari remaja. Kami mengampanyakan Triad KRR, jangan sampai remaja melakukan seks bebas, pernikahan usia anak, dan mengonsumsi napza,” jelas Purwanti.

Menurut dia, Triad KRR dapat memengaruhi status kesehatan calon orang tua, sehingga menyebabkan kejadian stunting pada anak.

Misalnya, pernikahan dini bisa menempatkan perempuan pada ketidaksiapan akan pengetahuan mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar.

Hubungan lain antara stunting dan pernikahan dini adalah para remaja putri cenderung masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun.

Apabila mereka sudah menikah pada usia remaja, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu bisa berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya.

“Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi pun bisa lahir dengan berat badan lahir rendah dan berisiko terkena stunting,” jelas Purwanti.

Dia memastikan, kampanye Triad KRR ini tetap dijalankan selama pandemi Covid-19 sekarang.

Dalam melakukan kampanye Triad KRR, DPPKB melibatkan Duta Generasi Berencana (Genre) dan anggota Forum Genre Kota Solo.

Duta Genre adalah remaja atau anak muda dari jalur pendidikan dan masyarakat yang terpilih dalam ajang Pemilihan Duta Genre tahunan.

Sedangkan anggota Forum Genre merupakan para remaja atau anak muda mantan Duta Genre.

“Selain mengampanyekan Triad KRR, Duta Genre bisa bicara soal pembangunan keluarga untuk menyiapkan generasi emas,” kata dia

Selain menyasar remaja, BPPKB juga menyasar calon pengantin dalam upaya mencegah maupun meredam stunting di Solo ke depan.

Dalam hal ini, DPPKB memiliki inovasi unggulan berupa program Sultan Nikah Capingan (Konsultasi Pra Nikah Bagi Calon Pinanganten). Program ini mulai diberlakukan pada Agustus 2020.

Purwanti menyebut program Sultan Nikah Capingan diadakan untuk mewujudkan kokohnya ketahanan keluarga. Layanan yang diberikan berupa konsultasi, pemberian buku saku, dan surat keterangan konsultasi.

Baca juga: 11 Jenis Kontrasepsi Beserta Kelebihan dan Kekurangannya

“Saat proses konsultasi, kami akan memulai skrining terhadap calon pengantin. Petugas akan memberikan edukasi, memberikan pertanyaan kepada calon pengantin, atau menjawab setiap pertanyaan dari mereka,” ujar dia.

Kaitannya dengan penanggulangan stunting, Purwanti menyebut, dalam pelaksanaan program Sultan Nikah Capingan, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) salah satunya akan mengedukasi soal penanaman nilai-nilai fungsi keluarga kepada calon pengantin, termasuk fungsi reproduksi.

Dalam hal ini, manakala calon pengantin wanita diketahui belum mencapai usia 21 tahun, PLKB sesuai prosedur akan memberikan saran agar mereka bisa menunda kehamilan.

“Sesuai UU tentang Perkawinan usia minimal kawin perempuan kan sekarang 19 tahun. Padahal dari sisi medis, 19 belum begitu siap untuk hamil. Jadi, harapannya (kehamilan) bisa ditunda dulu untuk menurunkan risiko memiliki anak stunting,” kata dia.

Purwanti memastikan dalam pelaksanaan program Sultan Nikah Capingan, layanan konsultasi tak berhenti dalam sekali pertemuan. Para PLKB telah disiapkan untuk dapat memberikan pendampingan kepada calon pengantin hingga mereka menikah dan bahkan memiliki anak.

Dengan demikian, DPPKB pun akan mengetahui apakah calon pengantin wanita yang ditemui petugas dalam layanan konsultasi benar baru hamil setelah berusia 21 tahun atau tidak setelah menikah.

“Tindak lanjut dari konsultasi memang calon pengantin diharapkan bentul-betul bisa menunda hamil sampai di usia yang disarankan,” ujar dia.

Purwanti menunjukkan data, sejak Agustus 2020 hingga Februari 2021, DPPKB telah melayani 833 calon pengantin dalam program Sultan Nikah Capingan.

Dari jumlah itu, sekitar 50 calon pengantin wanita masih berusia kurang dari 21 tahun.

DPPKB punya data lengkap terkait identitas calon pengantin ini, mulai dari nama, alamat rumah, dan nomor HP. Dengan demikian, petugas KB bisa dengan mudah mendampingi mereka.

“Nanti data ini akan kami bangun sistem. Karena calon pengantin kan akan menjadi ibu, proses edukasi dari petugas nanti akan berlanjut terus saat mereka hamil, pascamelahirkan, sampai punya anak,” kata dia.

Purwanti mengungkapkan, layanan konsultasi dalam program Sultan Nikah Capingan diberikan untuk seluruh agama, tidak dibatasi.

PLKB bisa “menangkap” calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA), kantor kelurahan, maupun tempat ibadah.

Di Solo, ada 34 PLKB atau penyuluh KB yang siap memberikan layanan. Masing-masing PLKB ini juga ditarget harus mencari ibu hamil dan ibu pascasalin untuk diedukasi. Satu petugas diharapkan bisa memberi 336 pelayanan per tahun.

“Tugas PLKB adalah melakukan KIE (komunikasi, informasi, edukasi) kepada keluraga- keluarga yang rentan terhadap masalah Bangga Kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana),” tutur dia.

Baca juga: Keuntungan dan Kerugian Kontrasepsi Vasektomi

Perlu kolaborasi

Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakarat (DP3APM) Solo, Sabta, merasa beruntung kesadaran warga Solo terbilang luar biasa dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting selama ini.

Ada begitu banyak masyarakat yang telah sudi bergabung dalam kegiatan 618 Posyandu di Solo.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat DP3APM memiliki tugas dalam pembinaan kelembagaan Posyandu.

Dia menyebut, tanpa peran serta masyarakat, pemerintah tentu akan kesulitan dalam upaya menekan atau meredam angka kejadian stunting.

“Saya bilang peran serta masyarakat di Solo ini tinggi dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk soal penanganan stunting lewat Posyandu. Kaderisasi pengurus posyandu dari yang sudah sepuh ke yang muda juga berjalan baik,” kata Sabta.

Di tengah pandemi Covid-19, DP3PAM turut memantau kegiatan Posyandu di sejumlah wilayah di Solo. Menurut dia, sudah ada banyak posyandu yang mulai berjalan kembali. Kebanyakan dengan sistem door-to-door.

Sabta mengapresiasi para kader Posyandu yang bersedia melakukan pemantauan tumbuh kembang anak dengan menerapkan prokes secara ketat di tengan pandemi.

“Banyak Posyandu sudah mulai jalan lagi. Kegiatannya menyesuaikan kondisi daerah sekitar kader. Kebanyakan masih dengan berkunjung ke rumah-rumah,” kata dia.

Untuk mendukung mobilitas dan program kerja kader Posyandu RW, Pemkot selama ini telah menganggarkan dana operasional sebesar Rp4,5 juta per tahun kepada setiap Posyandu lewat Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).

Untuk menunjang mobilitas, DP3APM sendiri pada 2019 dan 2020 sempat memberikan hibah 618 sepeda kepada pengurus Posyandu.

“Sekarang para kader bisa menggunakan sepeda ini untuk door-to-door ke rumah warga karena pandemi Covid-19,” tutur Sabta.

Dalam situasi Pandemi, DP3APM sempat pula mengundang para kader Posyandu dari berbagai kelurahan untuk mengikut sosialisasi gizi.

Menurut Sabta, ada banyak kader Posyandu yang berminat mengikuti kegiatan edukasi ini.

DP3APM menyelenggarakan sosialisasi gizi bekerja sama dengan DKK supaya para kader Posyandu bisa menjelaskan pentingnya gizi bagi kesehatan ibu dan balita, terlebih lagi di masa pandemi.

Baca juga: Sampai Kapan Tetap Harus Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksin?

“Justru di tengah wabah ini, pengetahuan tentang gizi sangat diperlukan warga, agar daya tahan tubuh pun dapat tetap terjaga dengan baik,” jelas dia.

Sabta menuturkan, Pemkot pada dasarnya sangat terbuka terhadap dukungan dari masyarakat maupun pihak swasta dalam upaya penanganan stunting.

Beberapa kali Pemkot pun merasa sangat terbantu dengan swasta yang berinisiatif mendukung program penanganan stunting di Solo, seperti penyelenggaraan sosialisasi kesehatan atau gizi, pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk penyediaan PMT untuk masyarakat.

Sabta menilai kolaborasi pemerintah dan swasta sangatlah positif dan perlu terus diperkuat di masa depan untuk mendukung pemenuhan nutrisi dan tumbuh kembang anak-anak.

Posyandu di masa pandemi sendiri dapat menjadi salah satu alternatif pemantauan tumbuh kembang anak. Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Posyandu di masa pandemi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Panduan Pelaksanaan Posyandu di Saat Pandemi Covid-19