Digitalisasi Data Kesehatan: Babak Baru Pembangunan Kesehatan Indonesia

Sistem digitalisasi yang dikembangkan ini, sebenarnya telah dilakukan oleh BPJS di era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Hanya saja, selama ini digitalisasi hanya berjalan dari satu instansi ke satu instansi lain saja, seperti halnya layanan p-care di mana Puskesmas melaporkan kepada BPJS tiap bulan terkait kunjungan sehat, kunjungan sakit dan kinerja layanan lainnya yang dibebankan kepada Puskesmas kepada BPJS.

Namun, dalam hal ini, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan tidak memiliki akses terhadap data-data tersebut.

Sehingga, jika Kementerian Kesehatan membutuhkan data-data yang sama, ada proses permintaan data yang harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian datanya bisa diperoleh.

Sementara sisi Puskesmas sendiri, pastinya Puskesmas tidak perlu lagi melakukan pekerjaan yang sama, memasukkan data yang sama dua sampai tiga kali untuk diberikan kepada masing-masing instansi yang meminta.

Keakuratan data Kesehatan

Bila selama ini, di antara kita banyak yang masih meragukan hasil data survei penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, tentu proses digitalisasi di sektor kesehatan akan mengurangi keraguan kita terkait hal ini.

Nantinya profil-profil Dinas kesehatan yang acap kali mandeg alias tidak tersedia untuk diakses selama ini, dengan kemudahan input data kesehatan secara interoperabilitas, maka grafik-grafik informasi kesehatan satu daerah dapat muncul secara otomatisasi.

Namun, menurut penulis, salah satu hal yang tidak boleh abai dalam hal ini adalah support sistem untuk mendukung sistem yang akan dibangun.

Bila memang segala upaya membangun sistem telah dilakukan dengan ideal, maka support sistem yang ideal di sini sangat dibutuhkan.

Support sistem yang dimaksud seperti pendanaan dan SDM memadai yang bertanggung jawab terhadap upaya interoperabilitas data kesehatan.

Pemerintah daerah harusnya dapat memahami tugas besar ini. Data kesehatan masyarakat di daerah nantinya akan menjadi bagian dari data kesehatan digital nasional.

Sehingga upaya penguatan digitalisasi data kesehatan daerah, sangat perlu diperkuat dengan sumber daya yang memadai.

Di tingkat Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota sampai kepada tingkat Puskesmas, tenaga kesehatan yang memiliki kapasitas menggunakan teknologi untuk pengumpulan dan analisa data-data kesehatan di tingkat daerah sangat diperlukan.

Untuk hal ini, penulis sebagai tenaga ahli yang ikut membantu penguatan upaya digitalisasi data pembiayaan kesehatan di tingkat nasional, sangat mendorong pemerintah daerah dapat mempersiapkan sekarang ini.

Sehingga, nantinya diharapkan, tidak terjadi kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, sumber daya mampuni sudah harus disiapkan, diupayakan, dan diciptakan agar pengembangan sistem untuk tujuan pembangunan kesehatan dapat berjalan ideal seperti yang dicita-citakan.