CISDI Rekomendasikan Lima Prioritas Pembangunan Sektor Kesehatan

KOMPAS.com - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyampaikan rekomendasi perencanaan strategis untuk merumuskan kebijakan terkait kesehatan.

Rekomendasi tersebut disusun dalam buku putih Pembangunan Sektor Kesehatan Indonesia 2024-2034: Merancang Masa Depan Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan. Peluncuran buku putih ini dilakukan di Jakarta (13/11/2023).

Pendiri CISDI, Diah Satyani Saminarsih mengatakan, buku putih ini diharapkan bisa membantu pemerintah berikutnya untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait kesehatan yang berfokus pada masyarakat.

”CISDI meluncurkan buku putih ini sebagai rekomendasi untuk pemerintah terpilih pada Pemilu 2024 mendatang sekaligus menegaskan kesehatan masyarakat sebagai prioritas pembangunan nasional,” kata Diah.

Baca juga: Cegah Kanker, Dirut BPJS Kesehatan Imbau Masyarakat untuk Skrining Kesehatan

Lima rekomendasi yang diberikan CISDI antara lain; melaksanakan tata kelola yang partisipatif untuk sistem kesehatan, menjalankan investasi bermakna untuk sistem kesehatan, menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utama sistem kesehatan, mewujudkan diplomasi integratif untuk kesehatan global, serta mewujudkan kerja layak untuk seluruh tenaga kesehatan.

Diah mengatakan, penyusunan buku putih ini melibatkan diskusi dengan 154 narasumber ahli berlatar belakang kesehatan dan non-kesehatan. Diskusi pun telah dilakukan sebanyak 22 kali.

Menurutnya, sektor kesehatan selama ini memiliki kelemahan dikarenakan pendekatan yang terlalu medis dan teknis, serta kurang terhubung dengan sektor pembangunan lainnya.

Pendanaan kesehatan

Untuk menjadikan kesehatan sebagai agenda prioritas dalam pembangunan dibutuhkan komitmen pendanaan. Namun, menurut Diah, kebijakan baru pemerintah justru mengurangi pembiayaan kesehatan dengan dihapuskannya mandatory spending.

Direktur Eksekutif Pusat Kesehatan Universal Chatham House Robert Yates menyampaikan, dibanding negara-negara tetangga, anggaran kesehatan di Indonesia masih lebih kecil.

"Belanja kesehatan Indonesia masih di bawah Thailand, China, dan juga Maroko," katanya dalam acara yang sama.

Menurutnya negara seharusnya sangat terlibat dalam tiga fungsi pendanaan kesehatan, yaitu meningkatkan pendapatan, pengumpulan, dan sistem pembelanjaan. 

Pembangunan kesehatan mesti berkelanjutan, terlepas dari terjadinya pergantian pemerintahan. Masukan dari masyarakat akan selalu relevan bagi pemerintah berjalan maupun yang akan datang.

Baca juga: Kemenkes Sebut UU Kesehatan Hilangkan Tumpang Tindih Aturan