"Dalam penelitian yang dilakukan oleh tim aksi cegah stunting, untuk program intervensi bisa berlangsung 1-6 bulan tergantung berat ringannya stunting. Tapi pasien harus diawasi betul-betul dan minum PKMK-nya sesuai anjuran dokter," ujarnya.
Baca juga: Upaya Mengatasi Stunting Perlu Fokus pada Pencegahan
Sayangnya, harga PKMK tersebut relatif mahal karena masih impor dan belum ditanggung oleh BPJS Kesehatan, meski menurut dr.Klara sudah berkali-kali diajukan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia.
Merujuk pada data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, angka stunting kini masih sebesar 21,6 persen. Itu artinya 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting sehingga jika kelompok ini mendapatkan PKMK maka pembiayaannya sangat besar.
Menurut dr.Klara sumber pembiayaan lain sebenarnya bisa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah seperti yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta di mana Dinas Kesehatan memberikan PKMK untuk didistribusikan kepada keluarga dengan bayi stunting melalui RS Umum Daerah.
Dokter Klara menyebut, jika PKMK bisa ditanggung BPJS anak yang alergi susu sapi juga akan bisa mendapatkan sumber nutrisi pengganti. Sebab alergi susu sapi menyumbang angka stunting sampai dua persen.
Di Indonesia angka bayi alergi susu sapi sekitar 0.5 - 7,5 persen. Jika setiap tahun lahir 5 juta bayi, berarti ada sekitar 250.000 bayi yang alergi susu sapi. Sebagian bayi tersebut bisa mendapatkan ASI, namun yang tidak perlu diberikan nutrisi pengganti agar tumbuh kembangnya tidak terganggu.
Baca juga: IDAI: Posyandu Harus Bisa Jadi Wadah Pencegahan Stunting Primer
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.