Layanan Kanker Belum Merata

JAKARTA, KOMPAS — Rumah sakit yang menyediakan layanan penyakit kanker selama ini masih terpusat di Jakarta. Padahal, jika layanan bisa menyebar merata di seluruh wilayah di Indonesia, pasien kanker akan lebih cepat ditangani sehingga hasil terapi bisa lebih baik.

Kepala Instalasi Deteksi Dini RS Kanker Dharmais Denni Joko Purwanto mengatakan hal itu di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun Ke-23 Rumah Sakit Kanker Dharmais, Minggu (27/11), di Jakarta.

Sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diterapkan tahun 2014, pasien kanker yang akan menjalani operasi, kemoterapi, ataupun radioterapi menumpuk di RS Kanker Dharmais. Untuk mendapat tiga tindakan itu, pasien bisa antre selama beberapa bulan. "Dalam sehari, ada sekitar 800 pasien berobat dan kasus baru kanker di RS Dharmais sekitar 2.000 kasus setahun," kata Denni.

Antrean lama mendapat layanan menghambat terapi. Sebab, penyakit yang diderita memburuk saat antre. Pasien dan keluarganya harus tinggal lebih lama di Jakarta. "Meski biaya terapi ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berobat dan tinggal di Jakarta perlu biaya besar," ujarnya.

Berkisar 70-80 persen dari jumlah total pasien yang datang ke RS Dharmais sudah stadium lanjut. Sistem rujukan dan rujuk balik belum bisa membuat pasien dilayani sedini mungkin di daerah. Jadi, RS yang bisa melayani pasien kanker di daerah perlu diperbanyak.
"Perlu regionalisasi layanan dengan kompetensi dan fasilitas menangani kanker. Di Amerika Serikat, misalnya, ada satu pusat kanker dan 43 layanan kanker tersebar," katanya.

Selain itu, perlu dukungan regulasi, khususnya rujuk balik. Selama ini rujuk balik pasien kanker sulit dilakukan karena tak ada fasilitas dan obat kanker tak ditanggung BPJS Kesehatan. Obat hormonal dan kemoterapi, misalnya, tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Padahal, dokter spesialis bedah dan spesialis penyakit dalam di RS rujukan daerah sudah dilatih untuk mengobati.

Menurut Direktur Utama RS Kanker Dharmais Prof Abdul Kadir, layanan kanker perlu fasilitas memadai dan khusus. Semua fasilitas bagi pasien kanker sudah dimiliki RS Dharmais.

Meski demikian, edukasi masyarakat, petugas kesehatan di puskesmas, dan RS diperlukan agar kasus kanker dideteksi sejak dini. Saat ditangani sejak awal, keberhasilan terapi lebih besar dan biaya terapi tak besar.

Imunisasi HPV

Kanker termasuk masalah kesehatan di Tanah Air. Riset Kesehatan Dasar 2013 mencatat, ada 330.000 penderita kanker di Indonesia, kasus terbesar ialah kanker serviks atau kanker leher rahim.

Pusat Informasi Kanker Serviks dan HPV (Human Papillomavirus) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut, 2 dari 10.000 perempuan di Indonesia kena kanker serviks dan diperkirakan 26 orang meninggal tiap hari karena kanker itu.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, program nasional pencegahan kanker serviks saat ini ialah metode inspeksi visual dengan asam asetat (IVA). Itu kian efektif jika disertai imunisasi HPV. Imunisasi HPV adalah pencegahan primer kanker serviks dengan tingkat keberhasilan 100 persen jika diberikan 2 kali pada perempuan usia 9-13 tahun yang belum terinfeksi.

Oleh karena itu, menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Oscar Primadi, dalam siaran pers, menyatakan, pemerintah akan menambahkan vaksin HPV ke program imunisasi nasional lewat Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Sasarannya ialah, siswi kelas V (dosis pertama) dan VI (dosis kedua) sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan sederajat.

Hal itu diawali pemberian imunisasi di area percontohan dengan prevalensi kanker serviks tinggi dan siap melaksanakan imunisasi HPV, yakni di DKI Jakarta, Oktober 2016. Itu akan dilanjutkan di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut WHO per September 2016, sebanyak 67 dari 194 negara menerapkan program imunisasi HPV. Hasilnya, itu signifikan menekan beban kanker serviks dan infeksi HPV lain. (ADH)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 November 2016, di halaman 13 dengan judul "Layanan Kanker Belum Merata".