Kompas.com - 26/08/2016, 16:04 WIB
Ilustrasi Thinkstock.comIlustrasi
EditorLusia Kus Anna

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah rumah sakit mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sulit mendapat obat tertentu. Itu terjadi karena penerapan mekanisme satu pemenang tender per daerah. Hal itu menyebabkan pasien bisa mengalami komplikasi karena terapi tertunda.

Maka dari itu, rumah sakit mitra BPJS Kesehatan meminta sistem pengadaan sediaan farmasi lebih fleksibel. Pemenang tender pemasok sediaan farmasi di satu provinsi diharapkan lebih dari satu perusahaan untuk mengantisipasi jika gagal memenuhi stok.

Mekanisme satu pemenang tender per daerah mengakibatkan RS kesulitan mendapat obat saat stok habis. "E-katalog jadi buah simalakama. Karena memenangkan satu tender per wilayah, distribusi obat terkotak-kotak," ucap Ketua Umum Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia Supriyantoro, Kamis (25/8), dalam diskusi panel "Harapan, Kenyataan, dan Solusi Jaminan Kesehatan Nasional: Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Era JKN", di Jakarta.

Wakil Ketua Pengurus Perhimpunan RS Seluruh Indonesia Daerah Lampung yang juga Direktur RS Handayani, Djauhari Thalib, mencontohkan, ia kesulitan memenuhi kebutuhan infus ringer laktat (RL). Karena stok di industri farmasi yang mendapat tender di Lampung habis, pihaknya terpaksa membeli produk di luar katalog elektronik berbiaya mahal.

"Saya sebelum puasa pesan 10.000 botol RL langsung ke pembuatnya, tetapi hingga hari ini tak datang. Kami terpaksa membeli di luar itu," ujarnya.

Kapasitas terbatas

Masalah pemasok tunggal di satu provinsi jadi temuan dalam riset Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang obat era JKN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di tempat terpisah, Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Jaminan Kesehatan TNP2K Prastuti Soewondo mengatakan, tak ada industri farmasi yang punya kapasitas untuk memenuhi kebutuhan nasional. Karena itu, tak mungkin dipilih satu pemasok.

Selain itu, industri farmasi perlu waktu minimal tiga bulan memproduksi obat hingga obat tersedia di pasar. Karena itu, obat kerap belum tersedia, terutama pada awal tahun berjalan.

Supriyantoro merekomendasikan, tak perlu ada penunjukan pemenang tender untuk penyediaan perbekalan farmasi di tiap provinsi. Jadi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memayungi kontrak, menetapkan harga berdasarkan negosiasi dengan industri farmasi, lalu memasukkan produk dan harga ke e-katalog.

Hal itu akan membuat ada lebih dari satu perusahaan menyediakan obat dengan senyawa aktif dan harga beragam. "Biarkan rumah sakit memilih. Untuk menghindari korupsi, perkuat pengawasan," ujarnya.

Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Bayu Teja Muliawan memaparkan, usulan itu akan dibahas Kemenkes dengan LKPP, mengingat LKPP ialah lembaga berwenang terkait regulasi pengadaan. Namun, itu perlu perencanaan matang penggunaan sediaan farmasi oleh tiap fasilitas kesehatan agar rencana produksi industri farmasi sesuai kebutuhan.

Selama ini, rencana kebutuhan obat (RKO) RS swasta belum selengkap RS pemerintah. Penyusunan RKO setahun perlu keahlian mumpuni tenaga kefarmasian. "Dari total puskesmas, hanya 40 persennya punya tenaga kefarmasian," ucapnya.

Data Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes tahun 2016 menunjukkan, ada 507 dinas kesehatan, 500 RS pemerintah, dan 13 RS swasta menyerahkan RKO.

Namun, Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Tengku Bahdar Johan Hamid mengingatkan, harga obat yang ditekan berpotensi memicu produsen menurunkan mutu obat agar tak merugi.

Karena itu, harga yang ditetapkan LKPP harus menyeimbangkan dengan kebutuhan mutu obat, tak hanya mencari pemenang dengan harga terendah. (JOG/ADH)


Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Agustus 2016, di halaman 14 dengan judul "Benahi Pengadaan Obat JKN".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

6 Pantangan Makanan Setelah Sunat

6 Pantangan Makanan Setelah Sunat

Health
11 Gejala Kecemasan pada Anak yang Tidak Boleh Disepelekan

11 Gejala Kecemasan pada Anak yang Tidak Boleh Disepelekan

Health
12 Cara Mengobati Ambeien Berdarah secara Alami, Obat, dan Operasi

12 Cara Mengobati Ambeien Berdarah secara Alami, Obat, dan Operasi

Health
Hamil di Atas Usia 35 Tahun Berisiko Tinggi, Begini Cara agar Tetap Sehat

Hamil di Atas Usia 35 Tahun Berisiko Tinggi, Begini Cara agar Tetap Sehat

Health
Infeksi Payudara

Infeksi Payudara

Penyakit
Gejalanya Mirip, Ini Beda Gangguan Kepribadian Ambang dan Bipolar

Gejalanya Mirip, Ini Beda Gangguan Kepribadian Ambang dan Bipolar

Health
Sindrom Brugada

Sindrom Brugada

Penyakit
8 Penyebab Mata Gatal di Malam Hari

8 Penyebab Mata Gatal di Malam Hari

Health
Lichen Planus

Lichen Planus

Penyakit
Kok Bisa Hasil Test Pack Keliru?

Kok Bisa Hasil Test Pack Keliru?

Health
Bercak Mongol

Bercak Mongol

Penyakit
Amankah Melakukan Vaksinasi Flu saat Sedang Sakit?

Amankah Melakukan Vaksinasi Flu saat Sedang Sakit?

Health
Floaters

Floaters

Penyakit
Mengapa Kolesterol Tinggi Dapat Menyebarkan Sel Kanker?

Mengapa Kolesterol Tinggi Dapat Menyebarkan Sel Kanker?

Health
Anemia Sel Sabit

Anemia Sel Sabit

Penyakit
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.