KOMPAS.com - Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki beberapa strategi untuk menurunkan angka stunting.
Perlu diketahui, NTB adalah salah satu provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting.
Mengacu data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada 2022 NTB memiliki angka prevalensi stunting tertinggi keempat di Indonesia, yang naik menjadi sebesar 32,7 persen dari 2021 sebesar 31,4 persen.
Baca juga: Asa Pemulung TPA Kebon Kongok Lombok Barat Lepas dari Jeratan Stunting
Selisih prevalensi stunting NTB cukup ketat dengan 3 provinsi lainnya, yaitu Nusa Tenggara Timur (35,3 persen), selanjutnya Sulawessi Barat (35 persen), dan Papua (34,6 persen).
Padahal, NTB masuk dalam 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang ramah lingkungan dan bebas sampah.
"Saat ini angka stunting di NTB 16,9 persen, kita merangkak dari angka di atas 30 persen," kata ujar Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah dalam acara Aksi Gizi Generasi Maju untuk memperingati Hari Gizi 2023 bersama Danone Indonesia di Lombok Barat pada Kamis (9/2/2023).
Berdasarkan hasil laporan rutin data e-PPGBM yang telah berbasis identitas (by name by address) di posyandu provinsi NTB, setiap bulan menunjukkan tren penurunan angka stunting di provinsi NTB terus-menerus.
Pada 2022, angka stunting di provinsi NTB menurun menjadi 16,9 persen dari 2021 sebesar 19,23 persen.
Jumlah penderita stunting di NTB ada 75.503 anak, yang terbesar di Kabupaten Lombok Timur 20.890, disusul Kabupaten Lombok Tengah 18.683.
Pada 2023, Sitti memiliki harapan prevalensi stunting di NTB jauh lebih baik.
"Secara umumnya target itu serendah-rendahnya. Namun, kami ingin di 2023 bisa mencapai angka 14 persen," ujarnya optimistis.
Ia mengungkapkan memiliki beberapa cara untuk menurunkan angka stunting di NTB.
Baca juga: Perbaikan Gizi dan Pola Asuh Selama 3 Bulan Sukses Turunkan Stunting
Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov untuk menekan angka stunting di NTB, diantaranya dengan Deklarasi Tuntas 5 Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
Lima pilar tersebut meliputi berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun di air mengalir, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga.
"Hal tersebut dapat tercapai berkat peran aktif posyandu,” ujar Sitti.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya