Perubahan Pola Pikir Bantu Sukseskan JKN

PADANG, KOMPAS.com - Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ternyata memang tak selalu lancar. JKN bertujuan meningkatkan standar kesehatan namun manfaat ini sulit didapat jika tidak diikuti perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat dan tenaga kesehatan perlu memahami keuntungan JKN bagi mereka.

Perubahan pola pikir inilah yang menghambat pelaksanaan JKN di berbagai kota di Indonesia. Hal serupa juga terjadi di Padang, Sumatera Barat.

"Permasalahan pasti ada dan hampir sama dengan kota lainnya. Sosialisasi yang terus menerus menjadi faktor penting implementasi JKN," kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang, Sumatera Barat, Eddy Martadinata, pada roadshow pelaksanaan JKN bersama BPJS Kesehatan di Padang, Kamis (27/3/2014).

 

BPJS Kesehatan Kantor cabang Padang yang menaungi Kota Padang, Pariaman, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Pariaman sudah melaksanakan sosialisasi JKN sejak Oktober 2013. Sosialisasi tersebut menyasar masyarakat, tenaga kesehatan, penyedia layanan kesehatan (PPK), dan jajaran pemerintah. Pada Kamis (27/3/2014), sosialisasi diberikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), puskesmas, camat, dan kepala nagari.

 

Tujuan utama sosialisasi adalah agar semua komponen masyarakat mengetahui manfaat penting JKN. Termasuk meyakinkan PPK bahwa JKN tidak menyebabkan kerugian melalui penerapan sistem paket yang disebut Indonesia Case Based Group's (INA-CBG's), bukan fee for services. Sistem paket memastikan PPK memberi layanan efektif dan efisien, sehingga memberi manfaat maksimal bagi pasien.

 

"Kita memastikan selalu ada petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit, untuk memberi penerangan dan bantuan pada masyarakat yang ingin memanfaatkan JKN. Untuk jajaran puskesmas, setiap saat mereka bisa menelepon melaporkan berbagai hambatan termasuk pencairan kapitasi setiap bulannya. BPJS Kesehatan juga rutin melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan untuk menjamin kelancaran implementasi JKN," ujar Eddy.

 

Masalah yang kerap muncul dalam penerapan JKN adalah kecukupan obat selama 30 hari untuk penyakit kronis, dan sistem rujukan berjenjang maupun berulang.

Sosialisasi diharapkan bisa mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan JKN, selain menjamin perbaikan sistem dari pemerintah pusat hingga ke lapangan sehingga masyarakat benar-benar bisa menikmati manfaat JKN. Dengan begitu, kesiapan jajaran pemerintah dan PPK akan berbanding lurus dengan antusiasme masyarakat terhadap JKN.

Eddy mengatakan tiap harinya sekitar 400-500 orang antre mengurus persyaratan untuk JKN. Dengan adanya kesiapan dari pemerintah dan PPK, harapan masyarakat terhadap JKN bisa terpenuhi.

 

"Saya sangat berharap JKN memudahkan kami memperoleh layanan kesehatan. Sehingga kami bisa lebih mudah memeriksakan kesehatan dan memperoleh pengobatan," kata Mahira (30) salah satu peserta JKN.