PB IDI Minta Program Makan Gratis Prioritaskan Daerah 3T

KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengatakan bahwa daerah-daerah tertinggal, terdekat, dan tertular (3T) diprioritaskan dalam program dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Pelaksanaan makan bergizi gratis untuk siswa sekolah dasar dan menengah yang mulai diterapkan pada Senin, 6 Januari 2025 mendahulukan daerah perkotaan ataun daerah yang dinilai siap.

Pemengaruh kesehatan dari PB IDI Tan Shot Yen mengatakan dalam webinar di Jakarta pada Rabu (8/1/2025) bahwa anak-anak di daerah 3T adalah yang paling membutuhkan program tersebut.

Baca juga: Apakah Daun Kelor Bisa Menggantikan Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis?

Hal itu mengingat bahwa daerah 3T memiliki status gizi yang rawan.

Tan juga menyebutkan bahwa jika program makan bergizi gratis salah sasaran, risikonya adalah pengeluaran negara lebih besar.

"Jadi jangan sampai anak-anak yang ke sekolahnya naik ojek, naik mobil, bapaknya masih merokok, rumahnya dua lantai, itu malah yang dapat makanan," kata Tan, seperti yang dikutip dari Antara pada Rabu (8/1/2025).

"Sementara anak-anak di sebelah sana, di Kepulauan Anambas, di Wamena, yang barangkali sekolahnya udah hampir ambruk, itu mereka enggak dapat sampai hari ini," lanjutnya.

Ia mengungkapkan bahwa awalnya, pemerintah menyebut bahwa daerah 3T yang akan didahulukan dalam program MBG.

Baca juga: PB IDI Sarankan Menu Makan Bergizi Gratis dengan Panduan Isi Piringku

Namun, ia kecewa karena juru bicara komunikasi presiden mengatakan bahwa program tersebut dimulai dari daerah yang siap, dengan alasan jika dimulai dari daerah 3T, program tidak akan kunjung jalan.

"Jadi merupakan suatu catatan besar juga bagi kita bahwa kita akan meminta janji pemerintah, siap enggak siap, daerah 3T itu yang harus didahulukan," ucapnya.

Ia menyatakan bahwa dirinya mendukung makan bergizi gratis selama manfaatnya tepat sasaran.

Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi mengatakan bahwa untuk memastikan program makan bergizi gratis tepat sasaran, pemerintah, terutama pemerintah daerah, dapat menghidupkan kembali garda-garda terdepan, yakni para kader, posyandu, puskesmas pembantu, dan ibu-ibu PKK, dalam evaluasi program MBG.

Sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan publik, kata Adib, mereka dapat memberikan evaluasi tentang kesehatan masyarakat, sehingga mereka juga perlu dididik untuk melakukan monitoring.

Baca juga: Manfaat Positif Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak