Menjadikan Pandemi sebagai Momentum Perkuat Pemberdayaan Perempuan

"Lebih jauh lagi, adanya Forum ini semoga bisa memberikan kepercayaan diri kepada perempuan rentan untuk ikut dalam organisasi politik karena mempunyai hak yang sama untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam segala bidang," tutur dia.

Dia memastikan, Forum Perempuan Berdaya Srikandi Maju tak hanya akan eksis selama pandemi.

DP3APM telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, seperti Dinkop UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kominfo SP, hingga Dishub guna membahas berbagai kemungkinan penyelenggaraan program yang bisa diperuntukkan atau diikuti oleh anggota Forum ke depan.

Hasil koordinasi itu pun perlahan mulai terealisasi.

Misalnya, belum lama ini DP3APM sudah diminta oleh Dinkop UKM untuk mengirim anggota Forum atau perempuan rentan guna mengikuti pembinaan terkait dengan permodalan usaha.

DP3APM bersyukur OPD lain merespons cepat ajakan pemberdayaan terhadap perempuan yang notabene masuk kategori rawan sosial ini.

Baca juga: Kenali 2 Bahaya Serius Sunat pada Perempuan

"Di bidang Pemberdayaan Perempuan DP3APM sendiri, anggaran sudah masuk untuk kegiatan Forum selama lima tahun ke depan. Kami sudah memasukkan anggaran di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Pemkot Solo," ungkap Selfi.

Sebagai program jangka menengah, DP3APM menargetkan dalam setahun ini dapat membentuk Forum Perempuan Berdaya Srikandi Maju di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG).

Di masing-masing forum itu, kemudian akan dibentuk juga kelompok UMKM untuk membangkitkan perekonomian anggota.

"Kami ingin mengajak kaum perempuan bisa berjuang bersama-sama dan semakin solid menghadapi berbagai tantangan hidup yang mungkin semakin sulit selama pandemi ini," tutur Selfi.

Sementara itu, Kepala DP3APM Solo, Sri Wardhani, menjelaskan Pemda Dirapid Test merupakan program yang dibuat untuk banyak tujuan, seperti mendongkrak kemandirian perempuan, meningkatkan kesetaraan gender, mewujudkan program 3 WMP (Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan), hingga memberikan perlindungan dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Dhani yakin program pemberdayaan ekonomi perempuan ini bisa sampai berdampak jauh pada penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama di lingkup rumah tangga.

Mengapa demikian? Dia menjelaskan, jika setelah mengikuti program ini para perempuan mampu menghasilkan atau meningkatkan pendapatan, posisi tawar mereka akan meningkat, sehingga suami diharapkan tidak mudah melakukan kekerasan terhadap istri.

Selain itu, lewat Forum yang terbentuk dari program Pemda Dirapid Test, para perempuan rentan ini bisa secara langsung belajar mengenai upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah maupun mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Proses edukasi ini bisa terjadi secara formal lewat program yang diadakan Forum ataupun secara informal melalui aktivitas diskusi sehari-hari anggota.

DP3APM sendiri mencatat, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan naik selama pandemi Covid-19 tahun 2020. Selama setahun itu, DP3APM mendapati 30 lebih kasus KDRT terhadap perempuan.

Angka itu jauh lebih banyak daripada dua tahun sebelumnya, yakni 15 kasus pada 2018, dan 17 kasus KDRT terhadap perempuan pada 2019.

DP3APM menganalisis, beberapa kondisi, seperti stres, terganggunya jejaring perlindungan dan sosial, hilangnya pendapatan dalam keluarga, dan menurunnya akses ke layanan publik, semuanya dapat meningkatkan risiko kekerasan bagi perempuan selama pandemi.

“Dalam penyelenggaraan program Pemda Rapid Test ini, kami juga melibatkan relawan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), khususnya dalam pelayanan konsultasi psikologi dan penyuluhan. Targetnya, angka kekerasan terhadap perempuan bisa terus turun, bahkan kalau bisa jangan sampai ada,” jelas Dhani.

Baca juga: Nyata Bahayakan Anak, Rokok Diserukan Naik Harga

Perlu dicontoh daerah lain

Anggota Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender (PPKG) UNS Solo, Monika Sri Yuliarti, menganggap program Pemda Rapid Test yang digagas Pemkot Solo dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan rentan terutama di masa pandemi layak dicontoh oleh daerah lain.

Perempuan yang sehari-hari menjadi dosen FISIP UNS tersebut merasa program pemberdayaan ini unggul karena tidak hanya berhenti di ranah pelatihan.

Dia melihat selama ini mungkin sudah ada banyak pihak yang mengklaim telah melakukan tindakan pemberdayaan terhadap kelompok perempuan rentan.

Tapi yang terjadi, menurut Monika, kebanyakan program di mana-mana berhenti hanya di kegiatan pelatihan. Penyelenggara tidak melakukan pemantauan terhadap peserta pelatihan lebih jauh.

“Kalau memang dalam Forum Perempuan Berdaya di Solo ada dilakukan pengawalan, misalnya sampai memastikan anggota bisa memasarkan produk dengan baik, berhasil me-manage bisnis, hingga memperoleh untung, itu bagus,” kata dia kepada Kompas.com, Selasa (9/3/2021).

Dia memberi masukan kepada Pemerintah, bahwa sebaiknya jangan sering-sering berjalan sendiri dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Pemerintah perlu berkolaborasi dengan sejumlah pihak, seperti industri, pelaku usaha, termasuk perguruan tinggi agar hasil pemberdayaan diharapkan bisa lebih maksimal.

“Saya melihat kelemahan di kita punya niat baik tapi senangnya jalan sendiri-sendiri. Yang baik ya berintegrasi, saling mengolaborasi kelebihan masing-masing,” tutur dia.