KSP Dukung Pelabelan Kandungan BPA pada AMDK Dimasukkan dalam PP

KOMPAS.com – Kantor Staf Presiden (KSP) bersama sejumlah ahli mengusulkan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Poin revisi yang diusulkan adalah memasukkan pelabelan informasi kandungan Bisphenol-A (BPA) pada kemasan plastik berbahan polikarbonat (PC).

Usul tersebut disampaikan dalam pertemuan antara KSP dan Center for Sustainability and Waste Management Universitas Indonesia (CSWM UI) di Jakarta, Senin (13/3/2023).

Sebagai informasi, sejumlah ahli yang hadir pada pertemuan itu terdiri dari perwakilan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI), serta Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Staf Khusus (Stafsus) Kedeputian 2 KSP Brian Sriprahastuti mengatakan bahwa pihaknya tengah menyusun draf revisi PP tersebut sejak 2018. Namun, penyusunan revisi belum rampung karena harus melibatkan berbagai sektor terkait.

“PP itu tidak hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga sektor perdagangan yang berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan (Kemendag),” ujar Brian dikutip Kompas.com dari keterangan tertulis, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Angka Kematian Akibat Kanker Payudara Tinggi, BPA Disebut Jadi Pemicu

Menurut dia, pelabelan informasi pangan pada kemasan produk masih sebatas pencantuman kandungan gizi. PP belum mengatur pencantuman kandungan substansi, termasuk BPA.

BPA sendiri kerap ditemukan pada kemasan air minum dalam kemasan (AMDK), misalnya galon guna ulang dan botol plastik.

Pada kondisi tertentu, BPA dapat bermigrasi dari kemasan ke air minum di dalamnya. Hal ini berpotensi membahayakan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan anak.

Pada pertemuan itu, Kepala CSWM UI Mochamad Chalid menekankan bahwa pelabelan informasi BPA dalam kemasan merupakan hal yang mendesak.